Blog
Ari Nurcahyo: Pilpres 2019 Bisa Dua atau Tiga Paslon
Direktur Eksekutif PARA Syndicate, Ari Nurcahyo, menggambarkan prediksi koalisi pencalonan presiden pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Karena Mahkamah Konstitusi (MK) memutus ambang batas pencalonan presiden konstitusional, maka koalisi yang mungkin terbangun paling ...Yang Perlu Dilakukan Setelah Putusan MK Soal Verifkasi Faktual
Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI), Jeirry Sumampow, meminta pembuat Undang-Undang, yakni Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) segera menindak lanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memberlakuan verifikasi faktual untuk semua partai politik ...LIMA dan TePI Apresiasi Putusan MK Soal Verifikasi Faktual
Lingkar Madani (LIMA) Indonesia mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan verifikasi faktual kepada seluruh partai politik calon peserta pemilu. LIMA berpandangan,verifikasi faktual berkenaan dengan keberadaan partai politik di 100 persen provinsi, ...Nasib Pemilu Serentak Bergantung di 7 Juta Penyelenggara Pemilu Ad Hoc
Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan bahwa verifikasi faktual berlaku untuk semua calon partai politik peserta pemilu. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi aktor penentu yang akan menyelamatkan nyawa Pemilu 2019. Direktur Eksekutif Sindikasi ...Taufik Basari: Ada Keuntungan dari Ambang Batas Pencalonan Presiden
Politisi Partai NasDem, Taufik Basari, mengemukakan pendapatnya mengenai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak uji materi ambang batas pencalonan presiden. Menurutnya, dengan tetap diberlakukannya ambang batas pencalonan presiden, ada konsekuensi keuntungan yang ...Posisi Partai Politik Baru di Koalisi Pilpres 2019 Dipertanyakan
Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan tetap memberlakukan ambang batas pencalonan presiden. Untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden, partai politik harus memiliki 20 persen kursi parlemen atau 25 persen perolehan suara di Pemilihan Legislatif ...Perludem: MK Gagal Melindungi Konstitusionalitas Pencalonan
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengkritik argumentasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang membawa putusannya pada kesimpulan bahwa ambang batas pencalonan presiden adalah konstitusional. Perludem mengemukakan dua kesalahan, kalau tidak bisa dikatakan “keanehan” ...MK Tolak Penghapusan Ambang Batas Pencalonan Presiden, Para Pemohon Kritik Argumentasi MK
Putusan uji materi ambang batas pencalonan presiden dikritik oleh para pemohon. Pasalnya, argumentasi yang digunakan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menyatakan bahwa keberadaan ambang batas sesuai dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 bermasalah baik ...MK: Syarat Keterwakilan Perempuan sampai Kepengurusan Tingkat Kecamatan Tak Sesuai Kesanggupan Partai
Permohonan uji materi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) terhadap Pasal 173 ayat (2) huruf e Undang-Undang (UU) No.7/2017 ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (MK). MK menyimpulkan bahwa pasal a quo telah sesuai dengan Pasal ...
