Blog
Dua Hakim MK Berbeda Pendapat, Paradigma Presidential Threshold Mestinya Ditinggalkan
Putusan terhadap uji materi Pasal 222 Undang-Undang (UU) No.7/2017 telah dibacakan (11/1). Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan pasal tersebut tidak inkonsttusional. Namun, dari sembilan hakim MK, dua hakim melakukan dissenting opinion atau perbedaan ...Kantor KPU Pamekasan Sering Kebanjiran
Melalui akun facebook miliknya, Kepala Sub bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat (Hupmas) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pamekasan, Hendrian Haswara Bayu, mengunggah foto banjir di kantor KPU Pamekasan. Dalam statusnya, Hendri ...Tolak JR Pasal 222, MK: Agar Sistem Presidensil Tak Rasa Parlementer
Banyak pihak mengajukan uji materi kepada Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Pasal 222 Undang-Undang (UU) No.7/2017. Empat di antaranya yakni Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif, Partai Indonesia ...448 Bapaslon Mendaftar di Pilkada 2018
Berdasarkan rilis yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada Rabu (10/1), terdapat 448 bakal pasangan calon (bapaslon) yang mendaftar di Pilkada Serentak 2018 di 171 daerah. Untuk Pemilihan Gubernur (Pilgub) ...36 Perempuan Bakal Calon Kepala Daerah dari Partai di Pilkada 2018
Per 10 Januari 2018 pukul 16.00 WIB, 36 perempuan bakal calon (balon) kepala daerah telah mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) dari jalur partai. 1 balon wakil gubernur, 7 balon wali ...Tiga Pilkada di Banten Bercalon Tunggal
Pemilihan kepala daerah tingkat kabupaten/kota 2018 di Provinsi Banten ada tiga daerah yang bercalon tunggal. Hal ini kemungkinan besar terjadi karena pada sore hari pendaftaran terakhir (10 Januari 2018) , hanya ada ...Pilkada 2018, Hanya Ada Dua Perempuan Bakal Calon dari Jalur Perseorangan
Masa pencalonan Pilkada Serentak 2018 telah memasuki hari akhir. Di Sistem Informasi Pencalonan (Silon) Komisi Pemilihan Umum (KPU) per 10 Januari pukul 11.00 WIB, terdaftar 40 bakal calon (balon) perseorangan. 20 balon ...Diskualifikasi untuk Cakada TNI/Polri yang Tak Pensiun Diri Sesuai Ketentuan
Di Undang-Undang (UU) Pilkada, anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian RI (Polri) yang akan mencalonkan diri sebagai kandidat kepala daerah harus mengundurkan diri paling lambat 60 hari sejak ditetapkan sebagai pasangan ...Calonkan Anggota TNI/Polri AKTIF di Pilkada, Partai Politik Khianati Perjuangan Reformasi
“Tahun ini, tepat 20 tahun reformasi. Dulu, partai-partai politik tegas ingin mengeluarkan TNI (Tentara Nasional Indonesia)/Polri (Polisi RI) dari kegiatan politik praktis, tapi sekarang justru partai malah membuka pintu lebar-lebar agar TNI/Polri ...
