Blog
Butuh Kerja Sama untuk Antisipasi Isu SARA
JAKARTA, KOMPAS — Kerja sama antara penyelenggara pemilu, pemerintah, dan masyarakat sipil mutlak diperlukan untuk mengantisipasi kampanye bernuansa suku, agama, ras, dan antargolongan dalam Pilkada 2018 dan Pemilu 2019. Keterbatasan UU Pilkada ...Menuju Pesta Demokrasi
Pemilihan presiden dan wakil presiden serta pemilihan legislatif akan digelar serentak pada 17 April 2019. Berbagai persiapan telah dilakukan untuk menyambut pergelaran pesta demokrasi lima tahunan itu. Namun berbagai persoalan muncul, bahkan ...Didik Supriyanto: The Double Role of Bawaslu Makes Me Worry
The Elections Law No. 7 of Year 2017 (Law 7/2017) mandates a new authority for the Elections Monitoring Body (Bawaslu) in enforcing the elections law. Other than acting as a monitoring body, ...Pelapor Kasus Kebocoran Soal Tes Tertulis Seleksi Panwas Kabupaten/Kota di Jawa Timur Cabut Gugatan
Pagi hari, Senin (4/12), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang perkara kasus dugaan kebocoran soal tes tertulis seleksi panitia pengawas (panwas) kabupaten/kota di Jawa Timur. Namun, sang pelapor, Bartholomeus George da ...Politisi PPP: KPU RI Mesti Tindak Tim Verifikator Administrasi yang Bermasalah
Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Ahmad Baidowi, mengungkapkan banyaknya kesalahan teknis yang dilakukan tim verifikator administrasi partai politik calon peserta pemilu di lapangan. ...Kilas Politik dan Hukum : Calon Tunggal Dapat Muncul Lagi
Peneliti politik senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Syamsuddin Haris, yang dihubungi dari Jakarta, Sabtu (2/12), mengatakan, potensi munculnya pasangan calon tunggal masih sangat tinggi dalam Pilkada 2018. Hal ini disebabkan Undang-Undang ...JAJAK PENDAPAT “KOMPAS” : Mengejar Suara Rakyat untuk Pilkada 2018
Tenggat pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah 2018 tinggal tujuh bulan lagi. Sisa waktu inilah yang harus dioptimalkan untuk meningkatkan sosialisasi. Meningkatkan partisipasi pemilih layak dilakukan oleh semua penyelenggara pilkada untuk perbaikan berbagai aspek ...Hadapi Dua Agenda Pemilu, DKPP Minta Tambahan Anggaran
Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Harjono, mengeluhkan anggaran DKPP yang dikurangi pada saat berlangsungnya dua tahapan penyelenggaraan pemilu, yakni Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 dan Pemilu 2019. Anggaran tambahan dibutuhkan untuk ...Pilkada 2018 dan Pemilu 2019, ASN Wajib Tahu Aturan Ini
Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Soni Sumarsono, memberitahukan bahwa Menteri Dalam Negeri (Mendagri) telah mengeluarkan surat edaran yang mengingatkan agar seluruh aparatur sipil negara (ASN) menjaga netralitas dalam ...Persiapan menuju Pemilu Serentak 2019
Menjelang Pemilu Serentak 2019, berbagai persiapan dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Mulai dari regulasi, anggaran, hingga ketersediaan penyelenggara ad hoc. Ketua KPU RI, Arief Budiman, mengakui bahwa persiapan cukup rumit, sebab ...
