Blog
Bawaslu Akan Luncurkan Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa Pemilu
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memasukkan aturan mengenai sistem informasi penyelesaian sengketa pemilu. Dalam rancangan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum terdapat Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SITS). Dewan ...DPR: Putusan Bawaslu Soal Pengisian Sipol Setelah Penelitian Administrasi Tak Mungkin Dilaksanakan KPU
Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta klarifikasi putusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kepada sembilan partai politik yang mengajukan gugatan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Berita simpang siur di media, Bawaslu meloloskan ...Bawaslu Ingin Awasi Lelang Logistik Pilkada, DPR: Tidak Perlu
Pada rapat dengar pendapat (RDP), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengusulkan di dalam rancangan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) untuk mengawasi proses lelang logistik Pilkada 2018. Bawaslu hendak memastikan tak ada keterlambatan proses cetak logistik. ...Data Keanggotaan Parpol Berantakan
Dua puluh tujuh partai politik terlihat sangat tergopoh-gopoh saat melakukan pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia melalui Sistem Informasi Partai Politik (Sipol). Hal itu terbukti pada saat penyerahan berkas dokumen ...Tiga Partai Mendaftar Ulang ke KPU Surabaya
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya menerima pendaftaran tiga dari sembilan partai yang diberi kesempatan berdasarkan putusan Badan Pengawas Pemilu (23/11). Tiga partai tersebut adalah Partai Indonesia Kerja (PIKA), Partai Bulan Bintang ...Fritz Edward Siregar: Ada Beberapa Aturan Baru di Perbawaslu tentang Sentra Gakkumdu
Selasa, 21 November 2017, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengkonsultasikan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Perbawaslu memuat beberapa hal baru. Simak ...Sulitnya Mengafirmasi Perempuan di Internal Partai
DPR dan KPU tidak mewajibkan ketentuan 30 persen perempuan di kepengurusan partai hingga tingkat kabupaten/kota sebagai syarat partai peserta pemilu. Padahal, tidak ada frasa yang berubah terkait syarat kepesertaan ini di UU ...Pemeriksaan Acara Cepat untuk Pelanggaran Administrasi Pemilu di Tahap Kampanye dan Rekapitulasi
Dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu) tentang Pelanggaran Administrasi dan Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM), termuat satu aturan mengenai kemungkinan pemeriksaan acara cepat untuk pelanggaran administrasi yang terjadi di tahap kampanye dan ...DPR: Bawaslu Harus Tindak Tegas Pelanggaran ASN dalam Pemilu
Pimpinan Komisi II dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Lukman Edy, mengungkapkan kegeraman terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh aparatur sipil negara (ASN) dalam penyelenggaraan pemilu. Ia mengherankan suatu kasus pelanggaran yang dilakukan ...Laporan Temuan Diserahkan ke Lembaga Pengawas Tempat Terjadinya Peristiwa Pelanggaran
Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Ratna Dewi Pettalolo, menandaskan bahwa penanganan terhadap laporan temuan pelanggaran pemilu akan dilimpahkan kepada lembaga pengawas pemilu yang berkaitan dengan tempat terjadinya peristiwa pelanggaran. Hal ini ...
