Blog
Pengarusutamaan Gender dalam UU MD3
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dinilai belum baik menyertakan afirmasi perempuan. Pemangku kepentingan peningkatan perempuan di parlemen mengupayakan pengarusutamaan gender dalam UU MD3 sebagai undang-undang prioritas ...PBB Akan Hadirkan Ahli IT untuk Periksa Sipol Bermasalah atau Tidak
Partai Bulan Bintang (PBB) dinyatakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) tak memenuhi dokumen persyaratan secara lengkap dan tak akan dilanjutkan pada penelitian administrasi. PBB menempuh jalur hukum di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). ...Waketum PIKA Izin Cabut Laporan Perkara, Pelapor: Saya Tidak Mencabut Laporan
Wakil Ketua Umum Partai Indonesia Kerja (PIKA), Max Lawalata, menyampaikan izin untuk mencabut laporan perkara dugaan pelanggaran administrasi pemilu kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Alasannya, PIKA masih mempertimbangkan banyak hal-yang tak dijelaskan ...Putusan Bawaslu Dipertanyakan
Bawaslu Diminta Kesampingkan Sifat Wajib Sipol JAKARTA, KOMPAS — Proses penanganan dugaan pelanggaran administrasi terkait pendaftaran partai peserta Pemilu 2019 oleh Bawaslu dipertanyakan. Ini khususnya karena Bawaslu menerima permohonan Partai Keadilan dan ...Kerawanan Pilkada Papua Meningkat
JAKARTA – Pemerintah menilai ada peningkatan kerawanan kerusuhan menjelang pemilihan kepala daerah di Papua. Kemarin, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wirato mengadakan rapat khusus dengan sejumlah kementerian dan lembaga terkait untuk merumuskan ...KPU Menerima Dokumen Pemohon Yang Kurang Lengkap
Dalam sidang bawaslu : Mendengarkan Pokok Laporan Para Pelapor. Komisioner KPU, Hasyim Asy’ari memberitahukan bahwa dokumen pemohon yang di terima KPU tidak selengkap dengan dokumen saat sidang.KPU Menanyakan Status Persidangan Bawaslu
Dalam sidang bawaslu : Mendengarkan Pokok Laporan Para Pelapor. Komisioner KPU, Hasyim Asy’ari Menanyakan Status Persidangan Bawaslu mp3Sengkarut Pendaftaran PKPI, Salahkah KPU?
Terdapat dua perkara dugaan pelanggaran administrasi dengan terlapor Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diajukan oleh Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). Satu, perkara No.001 yang diajukan oleh Hendrawarman dan Imam Ansori Saleh. ...Titi Anggraini: Democracy Ambassador, It’s All About Work, Work, Work, for Democracy
The Executive Director for Elections and Democracy, Titi Anggraini, has just been appointed as one of Democracy Ambassadors to champion study on Global State of Democracy by International IDEA, a think-tank organization ...Tiga Partai Lagi Lanjut ke Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Administrasi di Bawaslu
Menyusul tujuh partai yang telah dibacakan putusan pendahuluannya oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), gugatan tiga partai lainnya, yakni Partai Rakyat, Partai Suara Rakyat Indonesia (Parsindo), dan Partai Indonesia Kerja (PIKA) juga dinyatakan ...
