Blog
Melepas dan Menahan Partai Politik Peserta Pemilu
KESIBUKAN Pemilu 2019 sudah dimulai. Sejak Selasa (3/10/2017) hingga Senin (16/10/2017), KPU membuka pendaftaran partai politik peserta pemilu. Inilah tahapan pertama dari 11 tahapan pelaksanaan Pemilu 2019 sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang ...Hadar Nafis Gumay: Pasal 222 UU 7/2017 Memperkecil Ruang Perubahan
Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI periode 2012-2017, Hadar Nafis Gumay, memberikan keterangan dalam sidang awal uji materi terhadap Pasal 222 Undang-Undang (UU) No.7/2017 yang diajukannya. Hadar menyatakan bahwa pasal tersebut memperkecil ...Bawaslu Siapkan Kajian Kasus Mahar Politik di Pilkada Jawa Barat
Tersebar berita di media bahwa salah satu bakal calon gubernur Pilkada Jawa Barat 2018, Dedi Mulyadi, dimintai mahar politik oleh salah seorang yang dekat dengan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golongan Karya ...Pasal 222 Bertentangan Dengan Konstitusi
Komisioner KPU RI Periode 2012 – 2017, Hadar Nafis Gumay menjelaskan Pasal 222 bertentangan dengan konstitusiBawaslu RI: Sipol Tak Sesuai dengan Syarat Pendaftaran di UU dan Tak Bisa Diawasi
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI telah mengajukan surat kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI terkait Sistem Informasi Partai Politik (Sipol). Sipol yang menjadi syarat wajib bagi partai politik untuk mendaftar sebagai peserta ...KPU Minta Peserta Pemilu Laporkan Dugaan Pelanggaran Pemilu Hanya ke Bawaslu
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Arief Budiman, menceritakan pengalaman rumit penyelesaian dugaan pelanggaran pemilu di Pilkada 2015. Di suatu kabupaten di Sumatera Utara, pelaksanaan pemilu tertunda selama satu tahun karena kurangnya ...ICW: Tantangan Besar Berpindah dari KPU ke Bawaslu
Diberikannya wewenang kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk memutus pelanggaran administrasi, bahkan memberikan sanksi berupa diskualifikasi, telah memindahkan bola tantangan besar dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) kepada Bawaslu. Hasil kajian dan proses ...Panwas Baiknya Bantu Pelapor Penuhi Bukti Pelanggaran
Partisipasi publik yang rendah dalam melaporkan pelanggaran pemilu dinilai disebabkan oleh tiga hal, yakni sulitnya mekanisme pelaporan, jarak tempuh yang jauh ke tempat pelaporan, dan tak adanya perlindungan terhadap pelapor. Pelapor juga ...Tackling Hoaxes in Elections
Hoax has been around for ages and it imposes a great deal of effect in elections. Many have predicted that hoaxes will again be produced and distributed in high frequency in the ...PKPU No. 11 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Peserta Pemilu
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Unduh PKPU NO.11 Tahun 2017
