Blog
Bawaslu Bisa Diskualifikasi Pelaku Politik Uang, ICW: Siap-siap Gesekan Politik
Indonesia Corruption Watch (ICW) mewanti-wanti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk bersiap menghadapi gesekan politik yang mungkin terjadi karena kewenangan barunya. Bawaslu berwenang mendiskualifikasi peserta pemilu yang melakukan pelanggaran politik uang. “Sulit dibantah ...KPU Harus Adil dan Konsisten Perlakukan Partai Pendaftar Peserta Pemilu 2019
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memperlakukan partai yang mendaftar untuk menjadi peserta Pemilu 2019 secara adil dan konsisten. Belajar dari pelaksanaan pilkada, KPU di daerah ...Sipol Tak Akan Bermasalah karena Sudah Punya Basis Legalitas Kuat
Penggunaan sistem informasi partai politik (Sipol) untuk pendaftaran partai politik peserta Pemilu 2019 dinilai tidak akan lagi bermasalah seperti pada Pemilu 2014. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah memasukkan ketentuan penggunaan Sipol pada ...Partai Mesti Sportif Jika Dinyatakan Tak Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilu
Tahap pendaftaran partai politik calon peserta pemilu diprediksi tak akan menimbulkan banyak masalah atau protes dari partai pendaftar. Partai dinilai telah semakin paham dan realistis terhadap persyaratan menjadi peserta pemilu. “Mereka sudah ...Riza Patria: Pilihan Rakyat di Pemilu Adalah Verifikasi Faktual Sesungguhnya
Politi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Ahmad Riza Patria, mengatakan bahwa membangun partai politik bukan hal yang mudah. Persyaratan menjadi partai politik peserta pemilu ditujukan agar partai politik menertibkan administrasi kepengurusan dan ...KPU: Kami Akan Pilih Verifikator Lapangan Yang Independen
Para pegiat pemilu menaruh perhatian pada verifikator faktual atau verifikator lapangan yang ditugaskan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk membuktikan kebenaran dokumen persyaratan partai politik calon peserta pemilu. KPU mesti memastikan bahwa ...Tindakan KPU Melanjutkan Putusan Bawaslu Terkait Pelanggaran Administrasi
Ketua KPU RI, Arif Budiman menjelaskan UU terbaru terkait pelanggaran administrasi yang melibatkan KPUPartai Politik Lama Tetap Harus Penuhi Syarat Kepengurusan 75 Persen di Kabupaten/Kota
Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Ahmad Riza Patria, menyatakan setuju dengan sikap Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mengharuskan agar partai politik ...Sipol Diyakini Tidak Jadi Persoalan
JAKARTA, KOMPAS — Sistem Informasi Partai Politik atau Sipol yang menjadi prasyarat pendaftaran partai politik peserta Pemilu 2019 diyakini tak akan menjadi persoalan. Sipol tak akan menjadi pintu masuk sengketa bagi partai yang ...Mekanisme Putusan Bawaslu Terhadap Pelanggaran Administrasi
Anggota Bawaslu RI, M Afifuddin, menjelaskan mekanisme putusan Bawaslu terhadap pelanggaran administrasi
