Blog
Membangun Sistem yang Memudahkan Pemilih
DUA pekan terakhir, banyak isu politik yang terkait langsung atau tidak dengan pemilu. Misalnya, bupati/wali kota korupsi karena terbebani biaya pilkada dan pemutaran film PKI dan pembelian 5.000 senjata, disebut-sebut sebagai manuver menjelang Pemiu ...Ketua Bawaslu Sumut Beri Kesaksian Terkait Dugaan Suap Seleksi Panwas Kabupaten/Kota
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumatera Utara (Sumut), Syafrida R. Rasahan, memberikan kesaksian di sidang awal perkara dugaan suap seleksi Panitia Pengawas (Panwas) Kabupaten Asahan. Sebelumnya, Syafrida turut dilaporkan sebagai Terlapor III ...Dugaan Suap di Seleksi Panwas Kabupaten/Kota di Sumut, Siapa yang Jujur? (Part 3)
Terlapor II kasus dugaan suap di seleksi Panitia Pengawas (Panwas) Kabupaten Asahan Sumatera Utara (Sumut), Hardi Munthe, dalam pembelaannya, membantah semua laporan yang diadukan oleh Pangulu Siregar, sang pelapor. Hardi yang menjabat ...Dugaan Suap di Seleksi Panwas Kabupaten/Kota di Sumut, Siapa yang Jujur? (Part 2)
Setelah pelapor dugaan suap seleksi Panitia Pengawas (Panwas) Kabupaten Asahan Sumatera Utara (Sumut), Pangulu Siregar, menyampaikan laporannya kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), kini giliran Terlapor I, Julius A.L. Turnip, menyampaikan pembelaan. ...Trend of Gender Inequality in Bawaslu Continues
Recruitment of new members of the Elections Monitoring Body (Bawaslu) in 25 provinces has just finished. Gender inequality persists. The Elections Monitoring Body (Bawaslu) has just announced their newly selected members for ...Dugaan Suap di Seleksi Panwas Kabupaten/Kota di Sumut, Siapa yang Jujur? (Part 1)
Anggota Tim asistensi bagian penindakan pelanggaran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumatera Utara (Sumut), Julius A.L Turnip, dan Anggota Bawaslu Sumut, Hardi Munthe, dilaporkan oleh peserta seleksi Panitia Pengawas (Panwas) Kabupaten Asahan bernama ...Penempatan Perempuan Caleg di Nomor Urut Adalah Domain Partai
Penempatan perempuan calon anggota legislatif (caleg) di nomor urut adalah kewenangan partai. Hal tersebut jadi pertimbangan pemerintah untuk lebih memilih ketentuan afirmasi berupa “tiap tiga orang bakal calon terdapat paling sedikit satu ...Mendagri: Verifikasi Ulang Partai Peserta Pemilu Tak Efisien
Verifikasi ulang partai lama—yang telah lolos verifikasi pada Pemilu 2014—untuk kepesertaan Pemilu 2019 dinilai tidak perlu dilakukan. Verifikasi ulang yang dilakukan secara detail hanya akan menghabiskan anggaran dan memperpendek waktu pelaksanaan tahapan ...Perbedaan Verifikasi Peserta Pemilu Dianggap Adil
JAKARTA, TEMPO – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo membantah anggapan bahwa perbedaan proses verifikasi antara partai lama dan partai baru peserta Pemilu 2019 diskriminatif dan tidak adil. “Secara prinsip, seluruh partai yang mengikuti ...Pemerintah Ingin Pemilu yang Efektif dan Efisien
JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah menilai materi dan pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu telah sesuai dengan konstitusi dan bertujuan mewujudkan pemilu berkualitas dengan penyelenggaraan yang efektif dan efisien. Penyelenggaraan pemilu ...
