Blog
Pengaduan Dugaan Pelanggaran Pelaksanaan Survei Disampaikan kepada Bawaslu
Aturan mengenai pengaduan dugaan pelanggaran pelaksanaan survei menjadi diskursus dalam rapat dengar pendapat (RDP) (25/9) antara Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Di ...KPU: Pendidikan Pemilih untuk Perempuan Jadi Investasi Politik
Pada rapat dengar pendapat (RDP) Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah, politisi Partai Amanat Nasional (PAN), Ammy Amalia Fatma Surya, meragukan pentingnya pendidikan pemilih khusus perempuan. Menurutnya, ...Jumlah KPPS Pemilu 2019 Capai 5,6 Juta Orang, DPR Minta KPU Siapkan SDM
Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari Fraksi Partai Demokrat, Fandi Utomo, mengatakan bahwa untuk Pemilu Serentak 2019, dibutuhkan kurang lebih 5,6 juta anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) ...Bawaslu Now Has Broader Authority, Perludem: Be Careful!
The Election Monitoring Body (Bawaslu) has broader authority for enforcing regulations in the upcoming Concurrent Elections of 2019. The broad authority is not only given to the central Bawaslu, but also to ...Pemilu 2019, Tanggung Jawab Bersama
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah menentukan melalui Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 bahwa tanggal 17 April 2019 akan dilakukan pemungutan ...Wewenang Bawaslu Kabupaten/Kota Besar, Perludem: Hati-Hati!
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menerima wewenang besar dalam penegakan hukum pemilu untuk Pemilu Serentak 2019. Bahkan, wewenang besar tak hanya diberikan kepada Bawaslu RI, tetapi juga Bawaslu kabupaten/kota. Bawaslu kabupaten/kota berwenang untuk ...Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Bisa Ditangani Bawaslu Daerah
Jika di dalam Undang-Undang (UU) No.8/2012 dan UU No.15/2011 sengketa proses pemilu hanya dapat diselesaikan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, kini di UU No.7/2017, sengketa proses dapat ditindak oleh Bawaslu provinsi ...Kini Pelanggaran Administrasi Ada Sanksi Administrasinya
Pelanggaran administrasi kini diberikan sanksi. Pasal 461 ayat (6) Undang-Undang (UU) No.7 /2017 memuat beberapa jenisnya, yakni perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, teguran tertulis, ...Putusan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk Pelanggaran Administrasi Bersifat Final dan Mengikat
Berbeda dengan Undang-Undang (UU) sebelumnya, UU No.7/2017 memberikan wewenang kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mengeluarkan putusan yang bersifat final terkait pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh peserta pemilu. Lembaga paling bawah yang ...Bawaslu Rekomendasikan Pembatalan Calon untuk Capub Kabupaten Jayapura Mathius Awoitau
Dinilai terbukti melakukan pelanggaran atas Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang (UU) No.10/2016, calon bupati (cabup) Kabupaten Jayapura nomor urut dua, Mathius Awoitau, terancam sanksi pembatalan calon. Mathius, sang petahana, dilaporkan oleh Godlief ...
