Blog
Sambutan Ketua Bawaslu Dalam Pelantikan Bawaslu Provinsi
Dalam Pelantikan Anggota Bawaslu Provinsi, Ketua Bawaslu RI, Abhan memberikan sambutan. Jakarta 20 September 2017Kini Panwascam Dapat Meneruskan Laporan Tindak Pidana Pemilu ke Kepolisian
Di Undang-Undang (UU) No.7/2017 tercantum aturan baru bahwa lembaga paling bawah yang bisa meneruskan laporan tindak pidana pemilu ke Kepolisian adalah Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam). Aturan ini diapresiasi oleh Perkumpulan untuk Pemilu ...Pemilih Indonesia Secerdas Pemilih Amerika Serikat
SAYA senang tulisan ” Pemilu Paling Rumit di Dunia dan Akhirat” mendapat banyak tanggapan. Salah satu yang menarik adalah membandingkan pemilu Indonesia dengan Amerika Serikat. Menurut penanggap, dalam satu hari pemilihan, pemilu di Amerika Serikat sering juga ...Jumlah Perempuan Dewan Indonesia di Bawah Rataan Dunia
Di Hari Demokrasi Internasional (15/9), United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women mengumumkan rata-rata keterwakilan perempuan di parlemen adalah 22,8 persen. Angka yang belum baik karena keterwakilan perempun ...Tiga Aturan di UU No.7/2017 Ini Bertentangan dengan Putusan MK
Terdapat tiga aturan di Undang-Undang (UU) No.7/2017 yang bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Pertama, aturan di Pasal 75 ayat (4) yang mengharuskan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU), dalam hal membentuk Peraturan ...Seleksi Penyelenggara Pemilu Perlu Adil Gender
Akademisi Ilmu Politik Universitas Indonesia, Sri Budi Eko Wardani, memberikan catatan terkait seleksi penyelenggara pemilu. Perempuan yang akrab disapa Dani ini menilai bahwa seleksi baik di tingkat nasional maupun lokal sangat kompleks. ...Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Bisa Ditangani oleh Empat Pihak
Berbeda dari sebelumnya, kini, berdasarkan draft Pedoman Peracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dapat ditangani oleh empat pihak, yakni Komisi Pemilihan Umum ...Aturan Baru Soal Sanksi Etik dari DKPP
Terdapat pengaturan baru mengenai sanksi yang diberikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di dalam draft Peraturan DKPP yang dikonsultasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah pada Senin, 18 September 2017. ...DPR Ketuk Palu, Penyelenggara Pemilu Tak Boleh Terima Honor dari Peserta Pemilu
Pada rapat dengar pendapat (RDP) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah, disepakati bahwa penyelenggara pemilu tak diperbolehkan menerima honorarium sebagai pembicara pada kegiatan yang diadakan oleh ...Prinsip Efisiensi Dipertanyakan, DKPP: Tetap Perlu Ada di Peraturan DKPP
Prinsip efisiensi penyelenggaraan pemilu di dalam draft Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dipertanyakan. Wewenang untuk mengurusi masalah efisiensi penyelenggaraan pemilu dinilai bukan milik DKPP, melainkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “DKPP ini ...
