Blog
KPPI Beri Penghargaan kepada Sebelas Tokoh Perempuan Politik Indonesia
Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) memberikan penghargaan kepada sebelas tokoh perempuan politik yang berasal dari sebelas partai politik. Penghargaan diberikan sebagai apresiasi atas kerja di bidang pendidikan politik, pemberdayaan perempuan, dan perbaikan ...Dilema Peningkatan Subsidi Parpol
Peningkatan subsidi kuangan partai politik lahirkan dilema. Konstitusi dan undang-undang menempatkan parpol sebagai lembaga publik karena penyuplai utama pejabat politik. Tapi, keuangan parpol sebagai lembaga publik parpol sangat didominasi bersumber dari pihak ...KPPI Siapkan Perempuan Caleg Hadapi Pemilu 2019
Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) menyatakan siap menghadapi Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019. Sejak awal 2017, KPPI telah melaksanakan enam puluh kegiatan sebagai upaya pembekalan politik bagi perempuan calon legislatif (caleg) yang akan ...Sepuluh Permohonan di MK Menggugat UU Pemilu
Per Kamis (7/9) telah ada sepuluh permohonan uji materi yang menggugat beberapa pasal di dalam Undang-Undang (UU) Pemilu No.7/2017 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Lima perkara sudah masuk pemeriksaan pendahuluan, satu sudah diregistrasi, ...PSI Jabarkan Data Perubahan Persyaratan 2014 dan 2019 yang Harus Dipenuhi Partai
Pasal 173 Undang-Undang (UU) No.7/2017 digugat oleh empat partai baru, yakni Partai Islam Damai Aman (Idaman) Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI), dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Dalam ...Ketua DPR Aceh Gugat Dua Pasal di UU Pemilu ke MK
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh, Tgk.H. Muharuddin, melakukan uji materi atas Pasal 557 dan 571 huruf (d) Undang-Undang (UU) No.7/2017 yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu di Aceh. Aturan pada dua pasal ...Partai Lama Tak Perlu Khawatir Verifikasi: Media Sosial Dimanfaatkan untuk Menjaring Pemilih
JAKARTA, KOMPAS — Partai politik yang sudah beberapa kali menjadi peserta pemilu tidak perlu khawatir menghadapi pendaftaran dan verifikasi parpol peserta Pemilu 2019. Namun, mereka harus mengantisipasi kemungkinan kepengurusan ganda agar tak jadi ...16 Daerah Belum Sepakati NPHD
BATU, KOMPAS — Dari 171 daerah yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2018, masih ada 16 pemerintah daerah yang belum menyepakati naskah perjanjian hibah daerah. Pemerintah daerah yang belum menyepakati NPHD adalah ...Hadar Nafis Gumay: Kepastian atas Pasal 222 UU No.7/2017 Diharapkan
Pemohon uji materi Pasal 222 Undang-Undang (UU) No.7/2017, Hadar Nafis Gumay, meminta Mahkamah Konstitusi (MK) untuk segera memproses dan menyidangkan permohonan agar partai politik dan masyarakat dapat mempersiapkan diri. Sekalipun, tahap pencalonan ...Tak Hanya Diskriminatif, Tafsir Pasal 173 Juga Dinilai Salah
Empat partai baru, yakni Partai Idaman, Partai Indonesia Raya (Perindo), Partai Pengusaha dan Pekerja, dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) telah mengajukan uji materi terhadap Pasal 173 ayat (1) dan (3) Undang-Undang (UU) ...
