Blog
Perludem Gugat Pasal 222 UU No. 7/2017 ke MK
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), bersama Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif dan perseorangan Hadar Nafis Gumay menyerahkan berkas perkara judicial riview (JR) atas Pasal 222 Undang-Undang (UU) No.7/2017 ke Mahkamah Konstitusi ...Beda Persepsi Menjadi Penghambat
JAKARTA, KOMPAS — Belum tuntasnya penganggaran untuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2018 salah satunya disebabkan beda persepsi dana kampanye antara pemerintah daerah dan Komisi Pemilihan Umum di daerah. Masih ada beberapa pemerintah ...Aturan Verifikasi Segera Diundangkan
JAKARTA, KOMPAS — Peraturan Komisi Pemilihan Umum terkait pendaftaran dan verifikasi partai politik serta tahapan, jadwal, dan program Pemilu 2019 dalam waktu dekat akan diundangkan. Komisi Pemilihan Umum akan mengumpulkan partai politik untuk ...Pemilu Belum Hapus Oligarki: Kontestasi Demokrasi Hanya Hasilkan Elite
JAKARTA, KOMPAS — Demokrasi, yang menghendaki penyebaran kekuasaan negara dalam masyarakat luas, ternyata di Indonesia hidup dalam sistem politik yang masih bersifat oligarki atau kondisi di mana jabatan publik dan kekayaan negara hanya ...Mengenali Pemilu Agar Tak Sebal Melulu
CIRI utama negara demokrasi adalah menggelar pemilihan umum ataupemilu secara periodik untuk memilih pemimpin, baik di lembaga legislatif maupun eksekutif. Pemilu merupakan peristiwa kompleks, karena event politik ini bukan sekadar memilih pemimpin, tetapi juga pertarungan ideologi dan masa depan negara. ...KPU Jawa Tengah Telah Laksanakan Empat Program Sosialisasi Pilkada 2018
Menjelang dimulainya tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Tengah 2018, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Tengah telah melaksanakan dua program sosialisasi. Program tersebut yakni peluncuran aplikasi berbasis android Sistem Informasi Pemilihan Gubernur ...Tahapan Pilkada Serentak 2018 Dimulai Oktober, 16 Daerah Belum Setujui NPHD
Tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018 akan dimulai pada Oktober 2017. Namun, per 5 September, masih ada 16 dari 171 daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada yang belum menandatangani Nota Perjanjian Hibah ...Asas Kepentingan Umum Tak Dimasukkan di UU No.7/2017, Ini Kata KPU
Di dalam Undang-Undang (UU) No.7/2017, asas kepentingan umum tak menjadi salah satu asas penyelenggaraan pemilu seperti di UU No.15/2011. Tak adanya asas ini dipertanyakan oleh beberapa netizen, salah satunya Ketua Komunitas Peduli ...Pasal-pasal Bermasalah UU Pemilu
Kompleksitas Pemilu 2019 tak hanya soal keserentakan pemilu eksekutif dan pemilu legislatif tapi juga karena banyak pasal bermasalah dalam undang-undang pemilunya. Pemilu serentak pertama di Indonesia ini tinggi potensi tersendat mengganggu tahapan. ...KPU Masukkan Dua Informasi Tambahan di Form C6 untuk Pilkada Serentak 2018
Untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengeluarkan kebijakan baru terkait formulir C6, yakni menambahkan dua informasi penting yang sebelumnya tak disebutkan pada formulir C6 lama. Informasi pertama ...
