Blog
Verifikasi Partai Peserta Pemilu 2014 Disebut Dagelan, MK Minta Bukti Data
Partai Islam Damai Aman (Idaman) menguji materi Pasal 173 ayat (1) dan (3) Undang-undang Pemilu yang mengatur verifikasi partai politik peserta pemilu. Dalam permohonannya, verifikasi partai politik peserta Pemilu 2014 disebut sebagai ...Rufinus Hutauruk: Definisi TSM di UU No.10/2016 Aneh
Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Rufinus Hutauruk, menyebut definisi terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) di Undang-Undang (UU) No.10/2016 aneh. TSM semestinya tak ...How the Saint-Lague Method Actually Works
Members of the Parliament and the government have decided to pass the Elections Law Bill into an applicable law on July 21st 2017. One of the provision contained in the Law is ...MK Gelar Sidang Perdana Uji Materi UU Pemilu
Mahkamah Konstitusi (MK) dijadwalkan menggelar sidang perdana uji materi Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pada hari ini (24/8). Sidang dengan nomor perkara 53/PUU-XV/2017 ini dimohonkan oleh Partai Idaman dengan pemohon ...Aturan Tata Cara Pembentukan Pengawas Pemilu di Masa Transisi Dinanti
Proses rekrutmen pengawas pemilu di tingkat kabupaten/kota dan provinsi yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI dipertanyakan. Bawaslu lebih memilih segera melakukan proses rekrutmen dengan mengacu pada undang-undang lama—UU 15/2011—ketimbang menunggu ...Akun Penyebar Berita Hoax di Pilkada 2018 Akan Dilaporkan ke Kepolisian
Menghadapi Pilkada Serentak 2018, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan menindak kampanye hitam dalam bentuk penyebaran berita hoax di media sosial. Masyarakat atau pasangan calon (paslon) atau tim kampanye atau panitia pengawas (panwas) ...Bawaslu Diberi Tugas Cek Keaslian KTP Elektronik
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memberi tugas baru bagi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Tugas baru itu adalah mengecek keaslian kartu tanda penduduk (KTP) elektronik yang digunakan sebagai syarat memilih. “Yang penting ada klausul ...Kampanye Pilkada di Luar Wilayah Pemilihan Dilarang
Di Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tentang Pengawasan Kampanye Pilkada 2018, pasangan calon (paslon) dan tim kampanye dilarang melakukan kegiatan kampanye di luar wilayah pemilihan. Kegiatan kampanye yang dilarang yakni, memasang alat ...Surat Keterangan Pengganti KTP Elektronik Masih Akan Digunakan di Pilkada Serentak 2018
Pada Pilkada 2018 Serentak, surat keterangan (suket) pengganti Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik atau e-KTP masih dapat digunakan. Pasalnya, berdasarkan Undang-Undang (UU) No. 10/2016 Pasal 200 a, perekaman KTP elektronik diselesaikan paling ...Pengawasan Dana Kampanye
Anggota Bawaslu RI periode 2017 – 2022, M Afifuddin, memaparkan peraturan bawaslu terkait pengawasan dana kampanye
