Blog
Norma Baru tentang Kampanye dan Laporan Dana Kampanye Calon Presiden di UU Pemilu
Berbeda dengan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014, tiga kegiatan kampanye di Pilpres 2019 dapat dibiayai oleh negara. Sebelumnya, pada Undang-Undang (UU) No.42/2008 Pasal 39, hanya debat publik yang dapat dibiayai oleh Anggaran Penerimaan ...Langkah Besar Menuju Pemilu 2019
Kerja Cepat Amat Dibutuhkan JAKARTA, KOMPAS — Semua peraturan pelaksana dari Undang-Undang Pemilu yang berjumlah lebih dari 20 peraturan diharapkan sudah tuntas sebelum memasuki tahapan penting Pemilu 2019, yaitu verifikasi partai politik peserta ...Perppu Ormas Memperburuk Citra Indonesia sebagai Negara Presidensial
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Organisasi Masyarakat (Ormas) memperburuk citra Indonesia sebagai negara presidensial. Bahkan, adanya Perppu mengkonfirmasi kebenaran Global Democracy Index yang menunjukkan bahwa indeks demokrasi dan indeks kebebasan di negara-negara ...Undang-Undang Pemilu Mulai Dibawa ke MK
JAKARTA – Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang baru disahkan menjadi undang-undang mulai dipersoalkan dan dibawa ke Mahkamah Konstitusi untuk diuji. Kemarin, Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) bersama anggota Dewan Pembina Dewan Pimpinan ...Survei: Politik Uang Terbukti Tak Mujarab
JAKARTA – Jual-beli suara dalam pemilihan umum ternyata terbukti tak mujarab menjaring pemilih. Hal ini terlihat dalam hasil survei Rizka Khalida dari Indikator Politik Indonesia terhadap 1.220 partisipan dari seluruh Indonesia. Menurut Rizka, ...JIMLY ASSHIDDIQIE | Menguatkan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
Jimly Asshiddiqie menjadi bukti nama yang tepat memimpin periode pertama Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Lembaga etika bagi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dipercaya dan berhasil menguatkan ...Rilis Pers Bersama Perppu Ormas Ancaman bagi Demokrasi dan Negara Hukum
Koalisi masyarakat sipil menolak Perppu Ormas, mengadakan pers rilis di sekretariat KONTRAS, 24 Juli 2017.Khoirunnisa Nur Agustyati: Three Crucial Issues in the New Elections Law Are Decided Based on ...
Members of the Parliament and the government finally agreed on the content of the new Elections Law Bill on predawn Friday (07/21) and they will immediately pass the Bill. Activists from the ...Perppu Ormas dari Perspektif Kepemiluan
Dalam Pers Release “Perppu Ormas Ancaman bagi Demokrasi dan Negara Hukum, Peneliti Perludem Usep Hasan Sadikin menanggapi dari perspektif kepemiluanTahapan Pemilu 2019 Dimulai Satu Minggu Lagi, DPR dan Pemerintah Harus Bertanggungjawab
Keterlambatan pengesahan Undang-Undang (UU) Pemilu menyebabkan hanya tersisa waktu satu minggu untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) mempersiapkan Peraturan KPU (PKPU) guna penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019. Padahal, UU Pemilu belum ditandatangani oleh Presiden ...
