Blog
Tak Menindaklanjuti Temuan Bawaslu, Jajaran KPU Akan Dikenakan Sanksi Ini
Pembaca adalah anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota atau petugas adhoc? Berhati-hatilah! Sebab, Undang-Undang (UU) Pemilu memberikan sanksi pidana penjara dan denda kepada yang tidak menindaklanjuti temuan ...Tiga Kriteria Penentu Jumlah KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota
Jumlah anggota Komisi Pemilhan Umum (KPU) provinsi dan kabupaten/kota disesuaikan. Jumlah anggota KPU provinsi sebanyak lima atau tujuh orang. Sementara jumlah anggota KPU kabupaten/kota sebanyak tiga atau lima orang. Penetapan jumlah tersebut ...Tahapan Pemilu 2019 Dimulai Bulan Agustus 2017, KPU dan Bawaslu Harus Bersiap-siap
Undang-Undang (UU) Pemilu yang baru disahkan menegaskan bahwa tahapan pemilu serentak dimulai paling lambat 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebelumnya pada rapat konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat ...Tahapan Pemilu Hampir Tak Mungkin Dimulai Agustus
Undang-undang Pemilu yang baru saja disetujui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah mengamanatkan tahapan Pemilu Serentak 2019 dimulai 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. Pemungutan suara Pemilu 2019 disepakati digelar pada April ...Kata Pegiat Pemilu dan Ketua Pansus Soal UU Pemilu
Setelah dibahas selama sembilan bulan, Undang-Undang (UU) Pemilu akhirnya disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam rapat paripurna 20 Juli 2017. Ketua DPR, Setya Novanto, menetapkan Paket A secara aklamasi setelah diadakan ...Khoirunnisa Nur Agustyati: Tiga Isu Krusial UU Pemilu Berdasar Kepentingan Jangka Pendek
DPR dan Pemerintah akhirnya menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemilu menjadi undang-undang. Dini hari Jumat (21/7), DPR dan Pemerintah mendapatkan kesepakatan bersama, untuk menyetujui UU Pemilu. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) ...Seleksi Panwaslu Kabupaten dan Kota Dilanjutkan
JAKARTA, KOMPAS — Proses seleksi anggota pengawas pemilu di tingkat kabupaten dan kota yang tengah berlangsung tetap dilanjutkan meski terjadi perubahan status dari lembaga bersifat sementara (ad hoc) menjadi lembaga permanen. Badan Pengawas ...Tahapan Pemilu Dimulai Agustus
Verifikasi Partai Politik Peserta Bulan Oktober JAKARTA, KOMPAS — Setelah Undang-Undang Pemilihan Umum disetujui untuk disahkan, Presiden Joko Widodo tak memiliki banyak waktu untuk mengesahkan. Penyelenggara pemilu sudah harus memulai tahapan pemilu legislatif ...Perludem: UU Pemilu Selesai Tanpa Perbaikan Berarti
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyimpulkan (21/7), undang-undang pemilu selesai tanpa perbaikan berarti. Ketentuan sistem kepemiluan yang disepakati lebih mengedepankan kepentingan jangka pendek kekuasaan Pemerintah dan partai politik. Hasil yang rentan ...Tumpukan Uji Materi Menanti
JAKARTA, KOMPAS — Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu yang baru saja disetujui DPR berpotensi mengundang banyak uji materi. Jika tidak segera diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi, uji materi berpotensi mengganggu tahapan dan membuka peluang adanya sengketa ...
