Blog
Mendagri: Pengesahan RUU Pemilu Bukti Pemerintah Patuh pada Putusan MK
Pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu menjadi undang-undang diklaim menunjukkan kepatuhan pemerintah dan partai pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Undang-undang Dasar. UU Pemilu yang baru saja disahkan menjadi landasan pelaksanaan pemilu serentak ...Populism and the Failure to Form A Democratic Society
“A democracy without demos, that is the people who have proper understanding of the mechanism and mode of democracy, has no reason whatsoever to implement democracy. It will only lead to a ...Syarat Usia Penyelenggara Pemilu Ad Hoc Diturunkan, Kesempatan Anak Muda Terlibat
Syarat usia penyelenggara pemilu ad hoc diturunkan menjadi 17 tahun dari semula 25 tahun. Penyelenggara pemilu ad hoc meliputi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat desa, Kelompok Penyelenggara ...Calon Presiden di Pemilu 2019 Terkepung Partai dan Penyumbang Dana Kampanye
Dua peraturan di UU Pemilu dinilai melemahkan sistem presidensial dan meningkatkan potensi terjadinya politik transaksional. Peraturan pertama yakni syarat pencalonan presiden sebesar 20 persen dari jumlah kursi parlemen atau 25 persen dari ...Rapat Paripurna RUU Pemilu Alot
JAKARTA – Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat tentang Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu kemarin berlangsung alot. Partai-partai pendukung pemerintah dan oposisi berseberangan, perdebatan dan lobi berlangsung dari siang hingga menjelang tengah malam. Pada sekitar ...Tak Boleh Sakit demi Kepentingan Fraksi dan Partai Politik!
Tidak mudah menjumpai kursi anggota DPR yang kosong saat Rapat Paripurna DPR dengan agenda pengambilan keputusan Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu, Kamis (20/7). Sebuah pemandangan yang langka jika dibandingkan dengan Rapat Paripurna DPR ...MK Penentu Selanjutnya
RUU Penyelenggaraan Pemilu Disetujui Menjadi Undang-Undang JAKARTA, KOMPAS — Melalui pemungutan suara, Rapat Paripurna DPR, Jumat (21/7) dini hari, memutuskan, ambang batas pencalonan presiden adalah 20 persen kursi DPR atau 25 persen perolehan ...Draft RUU Pemilu per 20 Juli 2017
RUU ini semula berjumlah 543 Pasal dan terbagi dalam 6 Buku. Dalam perkembangan pembahasan baik di tingkat Panja dan Timus/Timsin, jumlah pasalnya menjadi bertambah, yaitu sebanyak 573 Pasal dan Daftar Isian Masalah ...MK Penentu Selanjutnya
RUU Penyelenggaraan Pemilu Disetujui Menjadi Undang-Undang JAKARTA, KOMPAS — Melalui pemungutan suara, Rapat Paripurna DPR, Jumat (21/7) dini hari, memutuskan, ambang batas pencalonan presiden adalah 20 persen kursi DPR atau 25 persen perolehan ...Perludem: Ambang Batas Pencalonan Presiden 20/25% Rentan Gugatan
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) amat menyayangkan Paripurna menyepakati undang-undang pemilu dengan ketentuan ambang batas pencalonan presiden 20% kepemilikan kursi DPR atau 25% perolehan suara pemilu DPR. Ketentuan ini rentan digugat ...
