Blog
Potensi Apabila Ambang Batas Presiden Diterapkan
Dalam Diskusi media “Menuju Sidang Paripurna RUU Pem ilu : Pertaruhan Jangka Pendek Pembentuk UU?” yang dilakukan oleh Koalisi Kawal RUU Pemilu. Direktur Pusako Unand, Feri Amsari menjelaskan potensi-potensi yang akan terjadi ...Jokowi Bisa Terjebak Pilihan Presidential Threshold 20-25 Persen
Presiden Joko Widodo berpotensi terjebak pada pilihannya sendiri soal syarat pencalonan presiden 20 persen kursi atau 25 persen suara sah nasional. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa Presiden Jokowi akan dengan mudah ...Jokowi Batasi Kesempatan Partai Lain Mengajukan Calon Presiden
Kengototan pemerintah mempertahankan syarat pengajuan calon presiden sebesar 20 persen kursi atau 25 persen suara sah nasional dapat dibaca sebagai sikap politik presiden Joko Widodo dala pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu. Ia ...Jauhkan RUU Pemilu dari Negosiasi Kepentingan Politik Jangka Pendek
Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membahas Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu dijadwalkan digelar Kamis (20/7). Jelang rapat tersebut, Koalisi Kawal RUU Pemilu mendesak para anggota DPR untuk tidak bernegosiasi dengan berbasis kepentingan ...Undang-Undang Pemilu Diputuskan Lewat Suara Terbanyak
JAKARTA – Sebagian besar fraksi mengisyaratkan akan mengambil keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum melalui mekanisme suara terbanyak dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat, besok. Fraksi-fraksi sudah memerintahkan kepada seluruh anggotanya untuk ...Ahli Hukum Tata Negara UI: Presidential Threshold Perlu untuk Konsolidasi Demokrasi
Ahli Hukum Tata Negara Universitas Indonesia (UI), Profesor Satya Arinanto, berpendapat bahwa pemilu tak hanya soal mengutarakan pendapat dan menyatakan pilihan politik, tetapi juga konsolidasi demokrasi. Oleh karena itu, presidential threshold atau ...Fraksi Bersiap Voting
Sikap Partai Golkar Tetap Konsisten soal RUU Pemilu JAKARTA, KOMPAS — Fraksi-fraksi di DPR bersiap menyambut voting lima isu krusial RUU Penyelenggaraan Pemilu dalam rapat paripurna, Kamis (20/7). Selisih suara antara anggota fraksi ...Perludem: Jangan Buat Kebijakan di RUU Pemilu yang Berpotensi Digugat
Pemerintah dan Panitia khusus (Pansus) RUU Pemilu diharapkan tak membuat kebijakan yang tak sesuai dengan konstitusi agar tak mendorong terjadinya gugatan hukum di Mahkamah Konstitusi (MK). Permohonan uji materi atau judicial review ...RUU Pemilu: Potret Kegagapan Pemerintah dan DPR Melaksanakan Mandat MK
Awal tahun 2014, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan Putusan No.14/2013 tentang pemilu serentak. Putusan tersebut hadir sebagai jawaban atas permohonan yang diajukan oleh Effendi Ghazali terhadap tafsir Pasal 22 E Undang-Undang Dasar (UUD) ...Titi Anggraini: With the Old Elections Law, KPU had More Workload
The draft for the new Elections Law has been completed by the Parliament’s Special Comittee for the Elections Law Bill. Both members of the Committee and executive government have agreed on many ...
