Blog
Abai dari Realitas Politik 2014
Ongkos politik begitu besar harus dikeluarkan calon anggota legislatif agar bisa terpilih pada Pemilu 2014. Biaya politik tinggi ini kerap menjerumuskan mereka pada korupsi saat sudah menjabat. Namun, seperti lupa pada realitas ...DPR dan Pemerintah Dinilai Lengah
JAKARTA, KOMPAS — Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu lengah menyempurnakan beberapa aturan yang dibutuhkan untuk penguatan demokrasi di Indonesia. DPR dan pemerintah lebih banyak berkutat dengan isu-isu strategis yang berkaitan langsung dengan ...Data Pasangan Calon dan Perolehan Suara Pilkada 2017
Paslon Pilkada 2017 20170717Titi Anggraini: Jika Balik ke Undang-undang Lama, KPU Bekerja Lebih Keras
Rancangan undang-undang pemilu sudah diselesaikan di tahap Panitia Khusus. Semua isu krusial sudah disepakati kecuali lima isu kursial perihal sistem kepemiluan. Ambang batas pencalonan presiden, ambang batas parlemen, besaran daerah pemilihan, sistem ...Populisme dan Kegagalan Membangun Kaum Demokrat
“Demokrasi tanpa demos yang mestinya didefinisikan sebagai rakyat yang memahami cara kerja demokrasi dan memahami modus untuk apa ia berdemokrasi, yang ada hanyalah kratos oleh kelompok ekslusif yang menggunakan paham demokrasi sebagai ...Government’s Position on Five Crucial Issues in the Elections Law Bill
At the end of the plenary meeting session on the new Elections Law Bill at the House of Parliament, Indonesian government, represented by the Minister of Home Affairs, Tjahjo Kumolo, expresses government’s ...The Elections Law Bill is Loaded With Criminal Laws and Regulations
The newest draft of the Elections Law Bill issued on June 10th 2017 is loaded with criminal laws and regulations. There are 74 Articles that deals with criminal violations. There are even ...Shame On You Jokowi
Keinginan Presiden Joko Widodo menerapkan ambang batas pencalonan presiden dalam undang-undang Pemilu mengingatkan saya kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di konteks undang-undang pilkada tak langsung. Di akhir masa jabatan SBY, presiden kelima ...Masalah Terus Berulang
DPR-Pemerintah Gagal Belajar JAKARTA, KOMPAS — Gagal belajar dari pengalaman. Itulah gambaran pembahasan Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu yang kembali berlarut-larut. Seperti yang pernah terjadi, pembuat undang-undang kembali berkutat pada isu-isu elitis untuk mengamankan ...Di Balik Polemik Syarat Capres
Tiga jam berlalu, lobi antara fraksi-fraksi di DPR bersama pemerintah untuk membahas lima isu krusial dalam Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu, Kamis (13/7) malam, akhirnya usai. Namun, lobi tertutup yang telah digelar untuk ...
