Blog
Keputusan Diserahkan kepada Paripurna DPR
JAKARTA, KOMPAS — Pembahasan isu krusial dalam Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilu belum berakhir. Panitia Khusus RUU Penyelenggaraan Pemilu dan pemerintah gagal mencapai titik temu dan menyerahkan keputusan terkait dengan lima isu strategis ...Sikap Pemerintah atas Lima Isu Krusial di Raker Akhir RUU Pemilu
Setelah mendengarkan sikap masing-masing fraksi atas lima isu krusial, Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, menyampaikan sikap akhir pada rapat kerja RUU Pemilu. Pemerintah bergeser pada dua isu dan tetap pada ...RUU Pemilu Ditandatangani, Paket Lima Isu Krusial Diputuskan di Rapat Paripurna
Rapat kerja (Raker) Panitia khusus (Pansus) RUU Pemilu dengan Pemerintah telah selesai dilaksanakan. Masing-masing fraksi telah menyampaikan sikap resmi, namun tak dilakukan musyawarah mufakat pengambilan keputusan. Ketua Pansus RUU Pemilu, Lukman Edy, ...Lima Fraksi Pilih Paket A, Lima Fraksi Lainnya Menyerahkan Proses di Sidang Paripurna
Selain Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) dan Fraksi Partai Golongan Karya (F-Golkar), tiga fraksi lainnya, yakni Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP), Fraksi Partai NasDem, dan Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (F-Hanura) ...Fraksi PDIP dan Fraksi Partai Golkar Pilih Paket Isu Krusial A
Pada rapat kerja (raker) Panitia khusus (Pansus) RUU Pemilu bersama Pemerintah, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyampaikan pandangan akhir mini fraksi terkait paket lima isu krusial.F-PDIP memilih Paket A. “Fraksi PDIP ...Frasa “Bersifat Mengikat” Mengaburkan Makna Konsultasi
Mahkamah Konstitusi (MK) menilai frasa “bersifat mengikat” dalam Pasal 9 huruf a UU 10/2016 telah mengaburkan makna konsultasi. Konsultasi dimaksudkan sebagai forum bertukar pikiran untuk mendapatkan nasihat, saran, dan sebagainya. Frasa “bersifat ...KPU Didiskriminasi karena Wajib Konsultasi Peraturan
Mahkamah Konstitusi (MK) menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah diperlakukan berbeda dari lembaga independen lainnya. Peraturan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan Komisi Yudisial sebagai lembaga independen sama sekali tidak diharuskan melalui ...UU Lama Tidak Didesain untuk Pemilu Serentak
Pemerintah kembali mewacanakan penggunaan undang-undang kepemiluan lama jika pembahasan rancangan undang-undang pemilu masih buntu. Padahal, undang-undang kepemiluan yang lama tidak dirancang untuk pelaksanaan pemilu serentak. “Pemilu serentak ditunda ke 2019 kan supaya ...Lima Paket Isu Krusial Diumumkan
Panitia khusus (Pansus) RUU Pemilu mengumumkan lima paket isu krusial untuk menyelesaikan deadlock dalam pembahasan RUU Pemilu. Sistem paket ditujukan agar pengambilan keputusan tak memakan waktu lebih lama. Sebelumnya, ditawarkan opsi item ...Kalla Persoalkan Molornya Pembahasan RUU Pemilu
JAKARTA – Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan macetnya pembahasan Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu menunjukkan sikap yang tidak sesuai dengan Pancasila. “Berarti kita tidak menjalankan sila keempat Pancasila (Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan ...
