Blog
Kepentingan Bangsa Harus Didahulukan
JAKARTA, KOMPAS — Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang belum juga tuntas hingga mendekati pertengahan Juli membuat penyelenggara pemilu khawatir persiapan anggaran dan peraturan teknis bisa terganggu. Penyelenggara pemilu berharap pemerintah dan ...RUU Pemilu Sarat Pendekatan Hukum Pidana
Pada draft Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu per 10 Juni 2017, ada 74 pasal yang memuat ketentuan hukum pidana. Bahkan, beberapa pengaturan sanksi pidana baru dikeluarkan. Beberapa pelanggaran yang dikenakan sanksi pidana untuk ...Putusan MK Soal Keserentakan Pemilu Sudah Kuat, Teknis Biar Diatur KPU
Wacana pemerintah untuk menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) untuk memperjelas keserentakan pemilu dinilai tak perlu. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sudah cukup kuat untuk mengatur keserentakan pemilu. Teknis bagaimana penyelenggaraan pemilu serentak ...Pengesahan RUU Pemilu Molor karena Kesalahan Managerial Pembahasan
Kembali mundurnya pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu mengundang kekecewaan para pemerhati pemilu. Salah satunya yakni Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini. Titi menilai molornya pengesahan RUU disebabkan oleh ...333 Laki-Laki Daftar Panwaslih di Sumsel, Bawaslu Tunggu Partisipasi Perempuan
Masa rekrutmen Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) untuk Pilkada Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), Pilkada Bupati/Walikota di sembilan kabupaten/kota di Sumsel, serta Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) telah memasuki hari ke empat. ...Presidential Threshold Nol Persen Penting Agar Presiden Tak Tersandera Partai
Pemerintah, baik melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) maupun Presiden Joko Widodo bersikukuh mempertahankan presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden sebesar 20-25 persen. Argumentasinya, agar calon presiden memiliki modal dukungan politik dari ...KPU Siapkan Dua Versi Draf
Pengambilan Keputusan Ditunda Lagi, Persiapan Pemilu 2019 Sangat Mepet JAKARTA, KOMPAS — Pengambilan keputusan Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu yang terus ditunda membuat waktu yang dimiliki Komisi Pemilihan Umum untuk menyiapkan Pemilu 2019 ...DPR Siapkan Voting
Hasil Lobi Tentukan Cara Pengambilan Keputusan JAKARTA, KOMPAS — Meski DPR dan pemerintah sepakat memakai musyawarah mufakat untuk menyelesaikan RUU Penyelenggaraan Pemilu, skenario voting di rapat paripurna tetap disiapkan. Pasalnya, beberapa partai ...Komisioner KPU dan Bawaslu Membengkak
NASIONAL SELASA, 06 JUNI 2017 JAKARTA – Jumlah anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan bertambah. Dari semula masing-masing tujuh dan lima komisioner, akan menjadi sebelas dan sembilan ...Saksi Pemilu Tidak Dibiayai Negara
NASIONAL JUM AT, 09 JUNI 2017 JAKARTA – Panitia khusus pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) dan pemerintah sepakat memutuskan bahwa negara tidak akan membiayai saksi pemilu dari partai politik. ...
