Blog
Partai-partai Terbelah Sikapi Lima Isu Krusial Undang-Undang Pemilu
NASIONAL SELASA, 13 JUNI 2017 JAKARTA – Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum memasuki tahap akhir. Lima isu krusial yang menjadi aturan inti pemilihan umum 2019 akan ditentukan dengan sistem paket. Lima isu ...KPU Tagih Perjanjian Hibah Daerah
NASIONAL KAMIS, 15 JUNI 2017 JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) berharap pemerintah daerah di 171 daerah penyelenggara pemilihan kepala daerah 2018 segera menuntaskan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Ketua KPU Arief ...Anggaran Pengawasan Pilkada Belum Disepakati
NASIONAL JUM AT, 16 JUNI 2017 JAKARTA – Sejumlah Badan Pengawas Pemilu di tingkat provinsi dan kabupaten/kota belum menyepakati besaran anggaran pengawasan untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah 2018 di 171 daerah. Bawaslu ...Ambang Batas Pencalonan Presiden Rentan Digugat
NASIONAL SABTU, 17 JUNI 2017 JAKARTA – Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra menilai ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) rentan digugat di Mahkamah Konstitusi jika jadi diatur dalam Undang-Undang Penyelenggaraan ...Jokowi Tolak Penghapusan Batas Pencalonan Presiden
NASIONAL SENIN, 19 JUNI 2017 JAKARTA – Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat tak kunjung bersepakat tentang ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Presiden Joko Widodo ...Partai-partai Belum Sepakati RUU Pemilu
JAKARTA – Partai-partai semakin gencar melakukan pertemuan untuk menyelesaikan kebuntuan pembahasan Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Terutama untuk menyelesaikan perdebatan lima isu krusial yang belum menemukan titik temu. Anggota Panitia Khusus RUU ...The New Elections Law Bill Is Not Progressive Enough
Having covering the discussions process of the Elections Law Bill since November, I can surely say that the contents of the Bill are not progressive enough to accommodate the interests of the ...Batasan Sumbangan Dana Kampanye Dinaikkan, Lebih Banyak Manfaat atau Mudharat?
Batasan sumbangan dana kampanye untuk pemilihan presiden (pilpres), pemilihan legislatif (pileg), dan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) ditingkatkan. Argumentasinya yakni untuk menertibkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) yang selama ini ...KPU Sediakan Ragam Alternatif Sikapi Belum Pastinya UU Pemilu
Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyediakan ragam alternatif teknis penyelenggaraan Pemilu 2019 di tengah belum pastinya undang-undang pemilu. KPU akan membuat Rancangan Peraturan KPU (PKPU) berdasar undang-undang lama serta berdasar perkembangan dan kemungkinan ...KPU Terhambat Anggaran Memulai Tahapan Pemilu 2019
Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengalami hambatan anggaran memulai tahapan Pemilu 2019. Tapi verifikasi partai politik peserta pemilu (P4) sebagai tahap awal pemilu tak bisa dilaksanakan karena anggaran yang belum disetujui Dewan Perwakilan ...
