Blog
Koalisi Kawal RUU Pemilu Minta KPU dan Bawaslu Terus Siapkan Pemilu 2019
Koalisi Masyarakat Sipil Kawal RUU Pemilu (19/6) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terus mempersiapkan Pemilu 2019. Belum pastinya rancangan undang-undang pemilu bisa disikapi dengan menyiapkan sejumlah rancangan ...Diundur Kembali, Lima Isu Krusial di RUU Pemilu Diputuskan 10 Juli 2017
Masih mengalami deadlock, pengambilan keputusan atas lima isu krusial di Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu ditunda hingga 10 Juli 2017. Semula, pengambilan keputusan dijadwalkan hari ini (19/6). “Tadi kita sudah lobi-lobi. Kita sepakat ...RUU Pemilu Sarat Biaya Mahal
Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, berpendapat bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu sarat biaya mahal. Empat kebijakan baru, yakni bertambahnya masing-masing empat anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan ...Jokowi dan Infrastruktur Demokrasi
Jokowi sibuk membangun infrastruktur fisik tapi melupakan pemilu sebagai infrastruktur mendasar dalam demokrasi. Ini dapat dilihat dari tiga kesalahan Jokowi dalam pembahasan RUU Pemilu: tak tepat waktu, tak paham politik kepemiluan, dan ...Perludem dan Pusako Unand Usulkan Kembali ke UU Lama
Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu bertele-tele. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dan Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas mengusulkan untuk kembali ke UU Pemilu yang lama, yakni UU No.8/2012, UU No.15/2011, ...Presiden Jokowi Mesti Tertibkan Sistem Kaderisasi Partai Politik di RUU Pemilu
Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas, Feri Amsari, mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo belum mengambil langkah serius untuk mewujudkan poin kedua dalam Nawa Cita, yakni membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, ...Paradoks Demokrasi RUU Pemilu
Pemilu merupakan satu-satunya jalan mencapai kekuasaan demokrasi tapi undang-undangnya makin menutup kebebasan politik. Partisipasi tiap warga adalah pembeda utama demokrasi dengan krasi lainnya, namun kenyataanya kesepuluh fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ...Presiden Jokowi Diharap Berani Putuskan Presidential Threshold 0 Persen
Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, mengatakan bahwa Pemerintah ingin mempertahankan presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden sebesar 20-25 persen seperti peraturan di Undang-Undang (UU) No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden ...Demokrasi Tersandera Pragmatisme Elite Politik
Strategi Pemerintah Tidak Jelas JAKARTA, KOMPAS — Konsolidasi kelembagaan demokrasi di Indonesia melalui pemilihan umum tersandera pragmatisme jangka pendek elite partai politik yang terus menjadikan revisi undang-undang pemilu sebagai momentum menyelamatkan diri. ...Penundaan Diusulkan Lagi
RUU Pemilu Mendesak Disahkan JAKARTA, KOMPAS — Fraksi-fraksi anggota koalisi partai pendukung pemerintah meminta pengambilan keputusan lima isu krusial di RUU Penyelenggaraan Pemilu pada Senin (19/6) ini kembali ditunda. Namun, jika ada ...
