Blog
Pemilu 2019 Tersandera
Pemerintah Ancam Menarik Diri dari Pembahasan JAKARTA, KOMPAS — Penyelenggaraan pemilu serentak 2019 tersandera kepentingan politik pemerintah dan DPR selaku pembuat undang-undang. Ancaman pemerintah menarik diri dari pembahasan RUU Penyelenggaraan Pemilu bisa ...RUU Pemilu Tak Progresif, Suara Masyarakat Sipil Tak Diakomodasi
Mengawal pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu sejak November 2016, sulit untuk mengatakan bahwa Panitia khusus (Pansus) telah mengakomodasi aspirasi pihak-pihak yang diundangnya pada rapat dengar pendapat (RDP). Pasalnya, dari belasan kelompok yang ...Migrant Care Urges Members of the Special Committee to Distribute Additional Parliamentary Seats for Overseas ...
Migrant Care urges the members of the Special Committee for Elections Law Bill to allocate additional seats for overseas voters. Wahyu Susilo, the executive director of Migrant Care, an NGO which focuses ...Members of the Special Committee for Elections Law Bill Agree on the Distribution Scheme of ...
The General Secretary of the Ministry of Home Affairs, Yuswandi A. Temenggung, explains that the distribution of the new fifteen additional parliamentary seats is based on the principle of equality and fairness. ...Kualitas Pemilu Terancam
DPR dan Pemerintah Kembali Tunda Pengambilan Keputusan Isu Krusial JAKARTA, KOMPAS — Janji DPR dan pemerintah untuk segera menuntaskan pembahasan RUU Penyelenggaraan Pemilu tidak terpenuhi karena lobi terkait isu krusial, khususnya ambang ...Anggaran Jadi Kunci
Standar Satuan Harga APBN Membuat Biaya Lebih Besar JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah daerah yang menyelenggarakan Pilkada Serentak 2018 diharapkan mempercepat pembahasan anggaran seiring dimulainya tahapan pilkada, Rabu (14/6). Jaminan anggaran menjadi kunci ...Migrant Care Desak Pansus UU Pemilu Alokasikan Kursi ke Dapil Luar Negeri
Migrant Care mendesak Panitia Khusus Undang-undang Pemilu mengalokasikan kursi ke daerah pemilihan (Dapil) khusus luar negeri. Lembaga perlindungan buruh migran ini menilai penambahan kursi Dewan Perwakilan Rakyat dari 560 jadi 575 jadi ...Pansus RUU Pemilu Sepakati Distribusi Lima Belas Kursi Tambahan
Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Yuswandi A. Temenggung, menjelaskan bahwa distribusi penambahan lima belas kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) didasarkan pada prinsip keadilan dan kesamarataan, yakni tak ada daerah dengan harga ...The Minister of Home Affairs: Government Will Issue Executive Order If Members of Parliament Do ...
The Chief of the Special Committee for the new Elections Law Bill, Muhammad Lukman Edy, says that members of the Special Committee will strive to agree on five crucial issues today (06/14). ...Minimal Election
The electoral process needs to be re-formulated so that it can minimize the role of state in it. There is a prevalent misconception among policy makers in Indonesia that they think they ...
