Blog
Penerbitan Perppu untuk Perjelas Keserentakan Pemilu
Pemerintah mewacanakan penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) jika pengesahan Rancangan Undang-undang Pemilu (RUU) masih menemui jalan buntu. Substansi Perppu mengacu pada UU lama dengan perubahan pada konteks keserentakan pemilu. “Tidak ada ...Mendagri: Kalau RUU Pemilu Masih Deadlock di Sidang Paripurna, Pemerintah Akan Keluarkan Perppu
Ketua Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu, Muhammad Lukman Edy, mengatakan bahwa Pansus akan mengusahakan disepakatinya lima isu krusial hari ini (14/6). Apabila tak menemui kesepakatan melalui musyawarah, maka akan dilakukan ...RUU Pemilu Molor, KPU Kesulitan Sesuaikan Jadwal Tahapan
Pengesahan Rancangan Undang-undang Pemilu (RUU) yang kembali molor dari jadwal awal akan menyulitkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menyusun jadwal tahapan Pemilu 2019. Padahal, jadwal tahapan Pemilu 2019 perlu disesuaikan dengan jadwal ...DPR: Jika Pemerintah Ingin Tunda, Idealnya Kirim Utusan
Pembahasan lima isu krusial di Rancangan Undang-undang Pemilu yang belum menemui titik sepakat kembali ditunda. Penundaan pembahasan dilakukan karena pihak pemerintah yang biasanya diwakili Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) dan jajarannya tidak hadir. ...Pembahasan Terancam Buntu
Pemerintah dan DPR Berkukuh pada Sikapnya JAKARTA, KOMPAS — Pembahasan ambang batas pencalonan presiden dalam Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu terancam menemui jalan buntu. Sampai kemarin, fraksi-fraksi di DPR dan pemerintah masih berkukuh ...Pemerintah Tak Hadir, Rapat Pembahasan RUU Pemilu Ditunda Besok
Rapat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu ditunda. Pemerintah tak menghadiri rapat hingga pukul setengah lima sore sehingga rapat pengambilan keputusan tak memungkinkan untuk diteruskan. Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, meminta rapat ...Butuh 6,7 Miliar Rupiah untuk Panwas Kabupaten/Kota yang Permanen
Pengawas Pemilu (Panwas) di tingkat kabupaten/kota yang dibuat jadi permanen akan berkonsekuensi pada penambahan biaya kesekretariatan. Dibutuhkan setidaknya Rp.6,7 miliar untuk biaya rutin kesekretariatan Panwas permanen tersebut. “6,7 miliar rupiah kebutuhan satu ...Syarat Usia Minimal Anggota KPU dan Bawaslu Dinaikan 5 Tahun
Syarat usia minimal anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dinaikan 5 tahun. Ketentuan ini terdapat dalam Rancangan undang-undang pemilu sudah diperbarui per 10 Juni 2017. Pasal 15 Ayat ...RUU Pemilu: Anggota KPU/Bawaslu Hanya Bisa Sekali Mengulang Jabatan
Rancangan undang-undang pemilu sudah diperbarui per 10 Juni 2017 salah satu ketentuannya membatasi pengulangan masa jabatan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Jika merujuk pengertian hirarkis dua lembaga ...Siklus dan Kompromi RUU Pemilu OLEH ADITYA PERDANA
Pembahasan RUU Pemilu belum tuntas. Padahal, pembahasan yang dimulai Desember 2016 ditargetkan selesai akhir April 2017. Pada waktu itu, para anggota Pansus RUU Pemilu menyatakan kesiapannya menyelesaikan poin-poin krusial sebelum KPU dan ...
