Blog
Tak Ada Dapil Khusus Luar Negeri Tanda DPR Kurang Representatif
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diminta tak menambah jumlah kursi dalam menjawab masalah kurang representatif. Pengalokasi ulang lebih menjawab kebutuhan representasi salah satunya dengan membuat dapil khusus luar negeri yang jumlah kursinya diambil ...DPR Harus Tambah Kualitas Bukan Kursi
Keinginan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menambahkan kursi melalui undang-undang pemilu ditentang masyarakat sipil. Di tengah ketakpercayaan terhadap salah satu kamar parlemen Indonesia ini seharusnya penambahan kualitas yang diutamakan. “Yang harusnya ditambah ...DPR Masih Kurang Representatif, Bukan Kurang Kursi
Keinginan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menambahkan kursi melalui undang-undang pemilu dinilai tak menjawab permasalahan representatif. Selama ini DPR tak representatif karena total kursi 560 tak dialokasi secara representatif dan keterpilihan dewan ...Urunan Gaji untuk Penambahan Kursi DPR
Penambahan kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berkonsekuensi pada keuangan negara. Biaya gaji dan tunjangan satu orang anggota DPR setidaknya mencapai 2 milyar per tahun. Jika ditambah 19 kursi, biaya yang dibutuhkan menjadi ...Is the Political Party Verification Requirements Fair Enough?
The verification requirements for political party that wants to participate in election is an important issue that needs more attention in the whole debacle of the making of the new Elections Law. ...Penambahan Kursi DPR, Pemerintah: Justifikasi Metodologisnya Tak Ketemu
Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-undang Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengusulkan penambahan 19 kursi di DPR—dari semula 560 jadi 579 kursi. Angka ini didapat dari simulasi yang dilakukan bersama pemerintah. Simulasi tersebut ...Netizen Tolak Penambahan Kursi DPR
Netizen menolak penambahan kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang saat ini berjumlah 560 kursi. Bisa dibilang, semua netizen menolak penambahan kursi karena semua yang aktif berkomentar isinya menolak penambahan, ada yang ingin ...Netizen Tolak Dana Saksi Parpol Dibiayai Negara
Netizen menolak saksi partai politik dalam pungut-hitung suara dibiayai negara. Penjagaan suara partai di tempat pemungutan suara hingga penghitungan akhir merupakan tanggung jawab parpol, bukan dengan dibebani anggaran pendapatan dan belanja negara ...KIPP Sambut Baik Gagasan Pusat Partisipasi Masyarakat oleh Bawaslu
Pada diskusi “Peran Masyarakat Sipil dan Pengawas dalam Pemilu Serentak 2019” di Menteng, Jakarta Pusat (26/5), Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Muhammad Afifuddin, mengatakan bahwa Bawaslu akan membentuk pusat partisipasi masyarakat ...Aceh Institute Demands More Independence for KIP and Bawaslu
Aceh Institute demands more independence for Aceh’s Election Commission (KIP) and the Election Monitoring Body (Bawaslu) in the Elections Law. Other than demanding a transfer of authority in managing the election from ...
