Blog
Bawaslu RI Akan Bangun Pusat Partisipasi Masyarakat di Seluruh Provinsi
Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Muhammad Afifuddin, mengatakan bahwa pihaknya akan membangun pusat partisipasi masyarakat di seluruh provinsi di Indonesia. Selama ini, masyarakat ditempatkan sebagai objek proses pemilu. Padahal, masyarakat semestinya ...A Comparison of Requirements for Political Party in Elections of 1999 to 2014: The Requirement ...
In the light of the recent discussion on the legal requirement for political party to be able to participate in election that will be contained in the new Elections Law Bill, we ...Penambahan Kursi Anggota DPR Bukan Solusi
JAKARTA, KOMPAS — Wacana penambahan kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat lewat Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum bukan satu-satunya solusi terhadap persoalan disproporsionalitas alokasi kursi. Untuk memenuhi prinsip kesetaraan, DPR dan pemerintah ...Penambahan Kursi Anggota DPR Bukan Solusi
JAKARTA, KOMPAS — Wacana penambahan kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat lewat Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum bukan satu-satunya solusi terhadap persoalan disproporsionalitas alokasi kursi. Untuk memenuhi prinsip kesetaraan, DPR dan pemerintah ...Komisioner Bawaslu RI: Pansus RUU Pemilu Sedang Mengukur Ukuran Baju Bawaslu
Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Muhammad Afifuddin, mengatakan bahwa saat ini Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu tengah mengukur ukuran baju Bawaslu. Bawaslu siap menerima baju yang kebesaran atau kekecilan, ...Semangat Melibatkan Masyarakat Sipil dalam Proses Pemilu Belum Terlihat di RUU Pemilu
Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilihan (KIPP), Kaka Suminta, menilai bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu belum memiliki semangat untuk melibatkan masyarakat sipil dalam proses pemilihan, terutama pada proses pengawasan. Tak ada aturan ...Arif Wibowo: Bawaslu Pusat sampai Kabupaten/Kota Adhoc Banyak Penjelasannya
Anggota Panitia Khusus Undang-undang Pemilu (Pansus UU Pemilu), Arif Wibowo berpendapat tak setuju mempermanenkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) hingga tingkat kabupaten/kota. Malah, wakil dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) ini berpendapat ...Aceh Institute Usul Perkuat Kemandirian KIP dan Bawaslu
Aceh Institute mengusulkan penguatan kemandirian penyelenggara pemilu di Aceh melalui undang-undang pemilu. Selain membagi kewenangan pemilihan komisioner Komisi Independen Pemilihan (KIP) Provinsi Aceh yang sebelumnya dimonopoli Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Aceh ...Perludem: Hapus “Sudah/Pernah Kawin” di Bawah Umur sebagai Syarat Pemilih
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) meminta syarat pemilih sudah/pernah kawin dihapus melalui rancangan undang-undang pemilu. Syarat ini tak sinkron dengan upaya perlindungan anak karena membenarkan perkawinan di bawah umur. Syarat yang ...Saksi Tanggung Jawab Partai
Pemerintah Setuju Biayai Sebagian Kampanye JAKARTA, KOMPAS — Mayoritas fraksi di DPR berkukuh mengusulkan agar negara mendanai saksi partai politik di tempat pemungutan suara. Namun, pemerintah tetap menolak usulan di Rancangan Undang-Undang ...
