Blog
Lagi-lagi, Pembahasan Terlambat
Ibarat kaset rusak yang memutar sepenggal nada berulang kali, Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah mengulangi kesalahan yang sama dengan para pendahulunya. Pembahasan Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu lagi-lagi molor dari target waktu yang ...Puskapol UI: Kewenangan DKPP Perlu Diperluas
Pusat Kajian Ilmu Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI) merekomendasikan perluasan kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Kewenangan etika terhadap perorangan penyelenggara pemilu dinilai membawa positif terhadap pemilu yang jujur dan adil yang ...UU Pemilu Harus Jamin Lebih Luas Hak Disabilitas
Undang-undang Pemilu sudah seharusnya menjamin lebih luas hak warga disabilitas. Selama ini regulasi pemilu hanya dimaknai sebatas penyediaan braille template untuk disabilitas netra. “Macam disabilitas itu banyak. Tapi undang-undang hanya menyertakan template ...Demokrat: Syarat Partai Peserta Pemilu Sudah Berat dan Representatif
Syarat partai peserta pemilu yang ada di Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD dinilai sudah berat dan representatif. Undang-undang itu menyebut, partai yang menjadi peserta pemilu ...Jika Syarat Kepesertaan Tak Berubah, Partai Tak Perlu Diverifikasi Ulang
Jika syarat kepesertaan partai di pemilu tidak berubah, partai yang sudah memiliki kursi dan pernah diverifikasi dinilai tidak perlu diverifikasi lagi. Hal tersebut diungkapkan Fandi Utomo, anggota panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-undang ...Ketua DPR Imbau Pansus Rampungkan RUU Pemilu Akhir Mei
Dalam rapat paripurna pembukaan masa persidangan V, ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengimbau Panitia Khusus (Pansus) Rancangan undang-undang (RUU) Pemilu untuk segera merampungkan pembahasan. RUU Pemilu diharapkan bisa disahkan akhir Mei 2017 ...Yogya Tolak Rencana Penyelenggara Pemilu Bersifat Ad Hoc
YOGYAKARTA – Penyelenggara pemilu di Daerah Istimewa Yogyakarta menolak bila struktur penyelenggara pemilu di daerah bersifat ad hoc seperti yang berkembang dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilu di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ...Syarat Peserta Diperketat
JAKARTA, KOMPAS — Tiga fraksi di Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat menginginkan syarat partai politik peserta pemilu diperketat. Mereka berdalih ingin memperkuat partai politik dan mencegah pendirian partai ...
