Blog
Sistem Terbuka Terbatas Berpotensi Dibatalkan MK
Sistem pemilu terbuka terbatas, jika ditetapkan jadi pasal dalam UU Pemilu, berpotensi dibatalkan kembali oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Substansi formula penetapan calon terpilih pada sistem terbuka terbatas sama dengan sistem yang pernah dibatalkan ...Resiko Sistem Pemilu Terbuka Terbatas
ICW menanggapi apabila sistem pemilu indonesia berubah menjadi sistem pemilu terbuka terbatas.Jerat Sumbangan Dana Kampanye yang Kelewat Tinggi
Batasan sumbangan dana kampanye diwacanakan dinaikkan hingga dua kali lipat dari yang berlaku pada Pilpres dan Pileg 2014. Wacana penaikan batasan dana kampanye ini berpotensi membuat kandidat peserta pemilu makin terjerat kepentingan ...Refly Harun: If We Really Want Free and Fair Elections, the Elections Law Should Not ...
A member of the Association of Professors on Constitutional and Administrative Law (APHTN-HAN), Refly Harun, says that if we really want free and fair elections, then we should never let the government ...Usulan Sistem Pemilu yang Masuk ke PANJA
Dalam diskusi di Rumah Kebangsaan, Pansus RUU Pemilu, Fadli Utomo menjelaskan usulan sistem pemilu yang masuk Panja.Peluang Perempuan di Sistem Pemilu Terbuka Terbatas
Deputi Perludem, Khoirunnisa Agustyati, dan Akademisi Fisipol UI Sri Eko Wardani, menjelaskan peluang keterwakilan apabila sistem pemilu yang berlaku terbuka terbatas.Kesulitan Penyelenggara Apabila Sistem Pemilu Diubah
Menanggapi perubahan sistem pemilu dalam rancangan undang-undang, Anggota KPU RI periode 2012 – 2017. Hadar Nafis Gumay menjelaskan kesulitan yang akan di hadapi oleh penyelenggara pemilu.Tambahan Kursi Belum Disepakati
DPR Minta Pemerintah Buat Simulasi Anggaran JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah dan Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat belum menyepakati jumlah penambahan kursi anggota DPR. Pemerintah khawatir penambahan berlebihan akan ...14,2 Triliun Dana Saksi Partai Setara 85 Ribu Pembangunan Ruang Sekolah di Seluruh Indonesia
Direktur Komite Pemantau Legislatif (Kopel), Syamsudin Alimsyah, menegaskan bahwa tak ada satu pun rupiah yang boleh keluar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Daerah (APBN/APBD) apabila tak jelas penanggung jawab dan ...
