Blog
Perkembangan Pembahasan RUU Pemilu
Dalam diskusi yang berlangsung di Indonesia Coruption Watch, Peneliti Perludem, Fadli Ramadhanil menceritakan perkembangan pembahasan RUU Pemilu.APHTN-HAN Rejects the Idea to Allow DPRD Members to Nominate DPD Candidates
Members of the Association of Professors on Constitutional and Administrative Law (APHTN-HAN) state that Indonesia is currently experiencing a political anomaly. For example, the Special Committee for the new Elections Law Bill ...Menggunakan Hak Pilih Orang Lain, Pidana Penjara Paling Singkat Dua Tahun dan Denda Paling Sedikit ...
Menggunakan hak pilih orang lain pada hari pemungutan suara termasuk pelanggaran pidana pemilu. Undang-Udang (UU) No. 10 Tahun 2016 Pasal 178A menyatakan bahwa setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja ...Daftar Timus dan Timsin RUU Pemilu Dirilis, Rapat Mesti Terbuka untuk Publik
Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu merilis daftar Tim perumus (Timus) dan Tim sinkronisasi (Timsin). Masing-masing tim berisi empat belas orang, yakni satu ketua, tiga pimpinan, dan sepuluh anggota. Beberapa nama ...Refly Harun: Kalau Mau Pemilu Jujur dan Adil, UU Pemilu Tak Disusun oleh Pemerintah dan ...
Pengurus Pusat Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN), Refly Harun, mengatakan bahwa apabila masyarakat menginginkan terselenggaranya pemilu yang adil dan jujur, Undang-Undang (UU) Pemilu mestinya tak disusun oleh ...Tujuan Rekrutmen Calon Anggota DPD oleh Pansel dan DPRD Tak Jelas dan Tak Tepat Sasaran
Rekrutmen calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) oleh panitia seleksi (pansel) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dinilai tak menyelesaikan masalah di lembaga legislatif yang eksis dengan sistem dua kamar. Tujuan rekrutmen ...Usul Seleksi Calon Anggota DPD Dikritik
JAKARTA – Pembahasan revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu kembali memunculkan isu kontroversial. Dewan Perwakilan Rakyat menggagas mekanisme pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) oleh panitia seleksi, yang di dalamnya diisi anggota DPRD dan ...Hadapi Anomali Politik, APHTN-HAN Tolak Pencalonan Anggota DPD oleh DPRD
Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Jakarta menilai bahwa saat ini Indonesia tengah menghadapi gerakan anomali politik. Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu mengeluarkan gagasan-gagasan yang tak ...Terbuka Terbatas Mirip Proporsional Tertutup
JAKARTA, KOMPAS — Sistem pemilu legislatif terbuka terbatas yang diusulkan pemerintah serta didukung PDI-P dan Golkar tidak jauh berbeda dari sistem proporsional tertutup. Opsi itu dinilai tak bisa jadi solusi untuk mencairkan ...Pembahasan Anggaran Dikebut
Keterlambatan Pencairan Hambat Proses Pilkada JAKARTA, KOMPAS — Badan Pengawas Pemilu mendorong Bawaslu provinsi secepatnya menuntaskan pembahasan usulan anggaran pengawas pemilihan kepala daerah dengan pemerintah daerah setempat. Hal ini penting agar ...
