Blog
The Pyramid of EMBs’ Responsibility: KPU at Regency/Municipality Has the Biggest Responsibility
Elections management bodies (EMBs), especially the Election Commission (KPU), have a responsibility allocation scheme that represents a pyramid. KPU at regency/municipality level has the biggest responsibility compared to KPU at province and ...Discussions for the New Elections Law Bill Were Conducted in a Closed-Meeting, Why’s So Secretive?
The discussion processes for the new Elections Law Bill were conducted in closed and exclusive meetings. Discussions regarding new Elections Law in the past were always accessible for the public. For example, ...Piramida Institusi Penyelenggara Pemilu, KPU Kabupaten/Kota Menanggung Beban Terbesar
Institusi penyelenggara pemilu, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU), layaknya piramida. KPU kabupaten/kota menanggung beban penyelenggaraan pemilu terbesar dibandingkan KPU provinsi dan KPU RI yang berfungsi sebagai regulator dan penanggungjawab akhir. ...Pembahasan RUU Pemilu Tertutup, Udang Apa di Balik Batu?
Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu saat ini dinilai paling tertutup. Pembahasan UU Pemilu di masa-masa sebelumnya, yakni pembahasan UU No.22/2007, UU No.10/2008, dan UU No.8/2012, terbuka untuk publik. Publik diberikan akses hingga ...KPU Will Implement Sustainable Updating System for Voters List
The National Election Commission (KPU RI) conducted a Focus Group Discussion (FGD) to discuss about the updating system for Voters’ List with members of KPU from all over Indonesia, election activists, and ...Pansus RUU Pemilu Jangan Obrak-Abrik Institusi Penyelenggara Pemilu
Isu yang dilontarkan oleh Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu seringkali kontraproduktif. Sebagai contoh, Pansus hendak merubah status permanen Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten/kota menjadi ad hoc dengan tujuan efisiensi keuangan ...JPPR, Ad hoc-sisasi KPU Kabupaten Kota Adalah Kemunduran Besar
Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) menilai gagasan ad hoc-sisasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten/kota sebagai kemunduran demokrasi. Tata penyelenggaraan pemilu telah dimulai sejak reformasi dan telah membaik pada 2014. Saat ini, ...TITI ANGGRAINI: Kesimpulan Perempuan Lebih Korup Tak Adil Sejak Pikiran
Ada anggapan makin tingginya representasi perempuan memperburuk kualitas pemerintahan. Setelah kebijakan afirmasi perempuan diterapkan sebagai buah Reformasi, representasi perempuan cenderung meningkat. Peningkatan jumlah perempuan seperti seiring dengan peningkatan kasus korupsi. Direktur eksekutif ...The Majority of Violation Reports in 2017 Local Elections Come from Candidates’ Campaign Team
Public participation in monitoring and reporting electoral violations in 2017 Local Elections is still low. According to the data published by the Election Monitoring Body (Bawaslu), the quality and the quantity of ...
