Blog
HEROIK MUTAQIN PRATAMA: Korupsi e-KTP Pertanda Besar Partai Politik Harus Menata Ulang Sistem Keuangan
Transparency International Indonesia mempublikasikan hasi survei persepsi yang menempatkan partai politik dan DPR sebagai kelembagaan yang paling korup. Korupsi KTP elektronik (e-KTP) semua fraksi partai melalui anggota dewan di Komisi II seperti ...Parlemen Terbelah Soal Syarat Pencalonan Presiden
JAKARTA – Wakil Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu, Ahmad Riza Patria, mengatakan saat ini masih ada 18 dari 3.055 poin daftar inventarisasi masalah (DIM) dalam RUU Pemilu yang belum diputuskan. ...Pilkada Serentak 2017, Mayoritas Pelapor Pelanggaran adalah Timses Paslon
Partisipasi maysarakat terkait pengawasan di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2017 dinilai belum maksimal. Berdasarkan data yang dikaji oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), kualitas dan kuantitas pelaporan masyarakat masih jauh dari harapan. ...Bawaslu RI, Regulasi untuk Pilkada Serentak 2018 Harus Direvisi
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Abhan, mengatakan bahwa kinerja pengawasan yang dilakukan oleh jajaran Bawaslu di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2017 lebih baik dari kinerja di Pilkada Serentak 2015. ...KPUD Jadwalkan Lagi Pemungutan Suara Ulang
JAYAPURA, KOMPAS — Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Jayapura, Papua, kembali menetapkan jadwal pemungutan suara ulang 229 tempat pemungutan suara di 17 distrik, setingkat kecamatan, pada 16 Juli. Penetapan jadwal ini yang ...Atur Koalisi Berbasis Peserta
Tawaran Barter Ancam Kualitas Pemilu JAKARTA, KOMPAS — Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilu diharapkan mengatur ambang batas minimal dan maksimal koalisi partai pengusung calon presiden di Pemilu 2019. Aturan ini ...Daftar Pemilih Masih Menjadi Persoalan
JAKARTA, KOMPAS — Daftar pemilih tetap diperkirakan masih menjadi salah satu tantangan dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019. Implikasi dari persoalan daftar pemilih tetap tidak hanya memengaruhi hak konstitusional warga ...Barter Opsi Jadi Pilihan
Putusan Mahkamah Konstitusi Sudah Jelas JAKARTA, KOMPAS — Barter atas sejumlah isu krusial dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu mulai ditawarkan beberapa fraksi di DPR. Namun, efektivitas dari upaya yang dimaksudkan untuk ...Hasyim Asy’ari: KPU Telah Berusaha Maksimal Mutakhirkan DPT Pilkada Serentak 2017
Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Hasyim Asy’ari, mengatakan bahwa KPU telah berupaya maksimal mengakomodasi hak pemilih melalui pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2017. Dari 41 juta ...KIPP: Tiga Masalah di Pilkada 2015 Terulang di Pilkada 2017
Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) mengkritisi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2017. Berdasarkan pantauan yang dilakukan, tiga masalah di Pilkada Serentak 2015 masih terjadi di Pilkada Serentak 2017. Satu, Daftar Pemilih ...
