Blog
KPU Kabupaten/Kota: Tetap atau Ad Hoc?
Salah satu wacana yang bergulir dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu adalah mengenai sifat badan penyelenggara pemilu KPU Kabupaten/Kota yang akan menjadi badan penyelenggara ad hoc (sementara/kepanitiaan). Gagasan ini mengemuka karena pada ...Batasan Sumbangan Dana Kampanye Pilpres dan Pileg di RUU Pemilu Dinaikkan Dua Kali Lipat
Pengaturan batasan sumbangan dana kampanye pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg) ditingkatkan menjadi dua kali lipat. Untuk pilpres, batasan sumbangan perseorangan dari 1 miliar rupiah menjadi 2 miliar rupiah, dan sumbangan ...Ad Hoc-sisasi KPU Daerah Jangan Jadi Gada Wesi Kuning
Alkisah di zaman kerajaan Majapahit, Damar Wulan mendapat tugas mengalahkan Prabu Minak Djingga. Setelah melakukan duel maut, Damar Wulan tersungkur. Beruntung ketampanannya mendatangkan simpati dari Wahita dan Puyengan, selir musuhnya. Dengan berbagai ...Ketua Pansus RUU Pemilu: Jika Saksi Partai Diadakan, Pengawas TPS Dihapuskan
Ketua Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu, Muhammad Lukman Edy, mengatakan bahwa adanya gagasan pembiayaan saksi partai melalui Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) adalah benar. Namun, wacana tersebut masih didiskusikan ...Syarat Batasan Umur Panitia Ad Hoc Diusulkan Diturunkan
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Garut mengusulkan agar pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu mempertimbangkan ulang syarat usia panitia ad hoc di tingkat kecamatan, kelurahan, hingga tempat pemungutan suara (TPS). Syarat usia paling ...Rekrutmen Panitia Ad Hoc Makin Sulit
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Garut mengeluhkan sulitnya rekrutmen panitia ad hoc di tingkat kecamatan hingga tempat pemungutan suara (TPS). Rekrutmen PPK, PPS, dan KPPS mesti menghadapi tantangan adanya ketentuan belum pernah ...ICW: Permintaan Pembiayaan Saksi Partai Menunjukkan Kaderisasi Partai Tak Berjalan Baik
Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Abdullah Dahlan, mengatakan bahwa munculnya gagasan dari Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu untuk memasukkan pengaturan pembiayaan saksi partai oleh negara menunjukkan kegagalan pendidikan politik dan ...Saksi Partai Dibiayai Negara, Inefisiensi yang Sia-Sia
Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu tengah mewacanakan pengaturan pembiayaan saksi partai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal ini kontradiksi dengan tujuan efisiensi keuangan negara yang dimaksudkan dalam wacana ...Pembahasan Lima Isu RUU Pemilu Diprediksi Akan Terus Terjadi Hingga Paripurna
Jelang tenggat penyelesaian Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu, Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemilu masih memperdebatkan lima hal krusial. Pembahasan ini diprediksi akan terus terjadi hingga rapat di tingkat paripurna. “Ada lima hal krusial ...Tiga Fraksi Setuju Presidential Threshold 20 Persen, Tujuh Fraksi Minta Dihapuskan
Ketentuan presidential threshold atau ambang batas presiden di Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu masih menjadi perdebatan. Tiga skenario ambang batas yang muncul, yakni nol persen, 20 persen kursi parlemen, dan 25 persen perolehan ...
