Blog
DPD Members Should be Able to Prove Their Worth with Political Performance
The Local Representative Council (DPD) as the lower house of the Parliament in Indonesia has less political capacity compared to the higher house of the Parliament. However, according to the Director of ...Jurnal Pemilu & Demokrasi #9: Kodifikasi UU Pemilu Pembaruan Hukum Menuju Pemilu Serentak Nasional dan ...
Pengaturan pemilu secara parsial, berupa undang-undang pemilu legislatif (UU No 8/2012), undang-undang pemilu presiden (UU No 42/2008), dan undang-undang pilkada (UU No 1/2015 juncto UU No 8/2015), serta undang-undang penyelenggara pemilu (UU ...Anggota DPD Mesti Tunjukkan Performa Politik
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai kamar kedua di dalam parlemen Indonesia dinilai tak memiliki wewenang yang cukup kuat. Namun, menurut Direktur Indonesia Parliamentary Center (IPC), Ahmad Hanafi, DPD dapat menggunakan cara lain ...Perubahan Masa Jabatan Pimpinan DPD 2,5 Tahun Tak Lazim
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mengeluarkan keputusan yang merubah masa jabatan pimpinan DPD dari lima tahun menjadi dua setengah tahun. Keputusan tersebut dinilai tidak lazim oleh Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara ...Parliament Is Ineffective, They Need to Improve Their Institutional Management
During a public discussion titled “Revitalize DPD As the Lower Chamber of Parliament” (03/07), an expert on constitutional law, Saldi Isra, argues that the Parliament should revitalize the role of Local Representative ...Anggota DPD Mesti Perhatikan Asas Domisili Calon Anggota DPD di RUU Pemilu
“Aggota DPD itu harusnya berdomisili di provinsi yang dia wakili. Nah, di pasal ini, siapa pun asal berdomisili di wilayah NKRI, dapat menjadi representasi dari provinsi mana pun. Mestinya anggota DPD mengawal ...Perubahan Masa Jabatan Pimpinan DPD 2,5 Tahun Tak Lazim
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mengeluarkan keputusan yang merubah masa jabatan pimpinan DPD dari lima tahun menjadi dua setengah tahun. Keputusan tersebut dinilai tidak lazim oleh Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara ...Anggota DPD Mesti Tunjukkan Performa Politik
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai kamar kedua di dalam parlemen Indonesia dinilai tak memiliki wewenang yang cukup kuat. Namun, menurut Direktur Indonesia Parliamentary Center (IPC), Ahmad Hanafi, DPD dapat menggunakan cara lain ...Perkembangan Penegakkan Hukum dan Temuan Pilkada 2017
Dalam diskusi yang diadakan Kode Inisiatif, Peneliti Perludem, Fadli Ramadhanil memaparkan perkembangan penegakkan hukum dan temuan pilkada 2017Dari 48 Permohonan Sengketa Diajukan ke MK, Hanya 7 Memenuhi Syarat Formil
Penetapan hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2017 telah dilaksanakan. 48 pemohon, baik pasangan calon (paslon), pemantau pemilu, maupun masyarakat sipil, mengajukan permohonan sengketa ke Mahkamah Konstitusi (MK).
