Blog
KPPA Recommends Parliament to Revoke the Requirement for Female Candidate to Resign from State-Funded Company
The Ministry of Women Empowerment and Children Protection (KPPA) recommends the Special Committee (Pansus) for the Elections Law Bill to revoke the provision in the current Elections Law that requires female candidate ...Urus Surat Model A5 untuk Pindah Memilih
Pemilih yang berencana untuk memilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS) lain di luar yang telah ditetapkan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) disarankan untuk segera mengurus surat model A.5. Surat dapat didapatkan di ...Potensi Kampanye Negatif di Masa Tenang Diprediksi Meningkat
Koordinator nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Masykuruddin Hafidz, dalam konferensi pers “Antisipasi Masa Tenang dan Persiapan Hari Pemungutan Suara”, mengatakan bahwa menjelang hari pemungutan suara pada 15 Februari 2017 di ...Financing Local Elections: National Budget or Regional Budget?
Financing is one of many important aspects in implementing local elections. The availability of money to funds the implementation determine the success of the local elections. Any insufficiency in funding department may ...Calon Anggota KPU Ilham Saputra, S.IP
Ilham Saputra, S.IP S1 Ilmu Politik FISIP UI Project Manager Aceh Civil Society Task Force (2014–Sekarang)Calon Anggota KPU Muhammad, Prof. Dr.
Muhammad, Prof. Dr. S3 Ilmu Sosial Unair Ketua Bawaslu RI (2012-2017)Mengapa Sistem Proporsional Terbuka Murni Lebih Adil bagi Perempuan?
Dalam diskursus pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu, isu keterwakilan perempuan mencuat menjadi salah satu isu yang tak bisa disepelekan oleh Panitia khusus (Pansus) RUU Pemilu. Pansus, pada 1 Februari 2017 lalu, mengundang ...KPPA Usulkan Pansus Hapus Ketentuan Mengundurkan Diri dari Jabatan bagi Perempuan Caleg
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA) mengusulkan kepada Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu agar menghapuskan kewajiban pengunduran diri dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah ...Perludem: Pemungutan dan Penghitungan Suara Secara Elektronik Bukan Hal Sederhana
Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Muhammad Lukman Edy, mengatakan bahwa pada saat proses fit and proper, calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) ...Rekapitulasi Elektronik Lebih Dibutuhkan Ketimbang Pemungutan Suara Elektronik
Rekapitulasi elektronik (e-recap) lebih dibutuhkan dibanding dengan pemungutan suara elektronik (e-voting). Tak ada persoalan mendasar pada tahap pemungutan suara yang mesti dijawab oleh teknologi. Masalah justru banyak terjadi pada tahap rekapitulasi berjenjang. Pada ...
