Blog
Zipper Murni untuk Pastikan Keterwakilan Perempuan
Pengaturan 30 persen perempuan di daftar calon belum efektif menciptakan keterwakilan perempuan di pemerintahan. Rancangan Undang-undang (RUU) Penyelenggara Pemilu seharusnya mengubah bentuk afirmasi yang bisa lebih menjamin keterpilihan perempuan. “30 persen di ...Insentif dan Disinsentif Pencalonan Perempuan Ala Perancis dan Georgia
Peningkatan besaran subsidi dana partai oleh negara dinilai dapat digunakan sebagai alat untuk memaksa partai memperbaiki sikap dan kebijakan terhadap partisipasi perempuan. Pemerintah dapat memainkan regulasi untuk mengurangi ketimpangan gender di pemerintahan. ...Perempuan di Pilkada 2017 dan Politik Afirmasi UU Pemilu
Sebagian besar perempuan calon di Pilkada 2017 berlatar belakang dewan/kader partai politik. Ini gambaran nyata aktualisasi politik perempuan di pemilu legislatif diapresiasi partai di pemilu eksekutif daerah. Untuk meningkatkan tren positif ini, ...Perempuan Perlu Lebih Banyak Masuk dan Aktif di Partai
Rancangan Undang-undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (RUU Pemilu) memuat ketentuan partai politik peserta pemilu menyertakan 30 persen keterwakilan di kepengurusan partai. Ketentuan ini perlu disikapi positif secepat mungkin bagi perempuan masuk dan ...Banyak Perempuan Calon Berlatarbelakang Dewan di Pilkada 2017
23 dari 44 perempuan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di Pilkada Serentak 2017 berlatarbelakang anggota DPR atau DPRD. Ini tanda partai politik cenderung berorientasi pada aspek elektabilitas calon. Diharapkan partai ...Afirmasi Perempuan dalam RUU Pemilu Dinilai Stagnan
Politik afirmasi perempuan dalam Rancangan Undang-undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (RUU Pemilu) dinilai stagnan. Tak ada perubahan signifikan dan masih memuat satu pasal inkonstitusional. Mengingat keterwakilan perempuan perempuan di DPR yang masih ...Veri Junaidi: The Special Committee for the Election Law Bill Should Rectify 22 Unconstitutional Articles
The Government seems to be hasty in completing the new Election Law Bill. Several articles in the Bill clearly ignore the decision made by the Constitutional Court (MK). Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif ...Perempuan di Pilkada 2017 dan Politik Afirmasi UU Pemilu (Rilis Pers dan Dokumen Presentasi)
MENGATASI KETIMPANGAN GENDER DI PILKADA MELALUI JAMINAN PARTISIPASI PEREMPUAN DAN SUBSIDI PARTAI Ketimpangan gender masih nyata di pencalonan pilkada. Dari 101 daerah penyelenggara Pilkada 2017, sebanyak 44 perempuan bertarung di 41 daerah ...Terobosan Belum Terlihat
Baliho bergambar tiga pasangan cagub/cawagub yang akan maju dalam pilkada DKI Jakarta di Jalan Casablanca, Jakarta Selatan, Rabu (23/11). KOMPAS/AGUS SUSANTO Misi, Visi, dan Program Cenderung Formalitas JAKARTA, KOMPAS — Satu bulan ...Golkar Supports the Idea to Reduce Seats Allocation per Electoral Area to 3-6 Seats
Golongan Karya (Golkar) Party supports the idea to reduce district magnitude to 3 to 6 seats for every electoral area (dapil). Golkar supports this idea because they agree to simplify the political ...
