Blog
Sanksi Pidana 6 Bulan Jika Halangi Paslon Tertentu Berkampanye
Maraknya kasus penolakan masyarakat terhadap kampanye yang akan dilakukan oleh salah satu pasangan calon (paslon) di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta menjadi pelajaran bagi penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Komisi Pemilihan Umum ...The Deadline for Submitting Lawsuit Regarding Election Result May be Too Short
The new Election Law Bill contains a regulation that candidate may only submit lawsuit regarding the result of legislative elections no later than three consecutive days after the result announcement. Many people ...Political Parties Should Place Female Candidate As the Number One Candidate
Political parties are urged to place their female candidates as the number one candidate in at least 30 percent of all electoral districts. The government need to make a regulation about this ...Dua Usul Perludem terhadap Regulasi Pembentukan Dapil dalam RUU Pemilu
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengusulkan dua hal terkait regulasi pembentukan daerah pemilihan (dapil) dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu. Pertama, pembentukan dapil Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diserahkan kepada Komisi Pemilihan ...Penetapan Dapil Mesti Dilakukan Sebelum Tahap Verifikasi Partai Peserta Pemilu
Pasal 137 ayat (4) huruf e dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu menyebutkan penetapan daerah pemilihan (dapil) dilakukan setelah verifikasi partai peserta pemilu. Hal ini dinilai keliru. Dapil semestinya ditetapkan jauh hari ...KPU Banten dan Perludem Adakan Lomba Aplikasi Pilkada
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Banten bekerjasama dengan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengadakan perlombaan aplikasi digital pilkada. Bertajuk “Pilkada Banten Apps Challengeâ€, lomba ini bertujuan meningkatkan partisipasi dan kualitas penyelenggaraan ...Pengawasan Dana Politik
Rezim regulasi pemilihan umum kepala daerah (pilkada) belum mampu menghadirkan sistem pengawasan dana kampanye yang mumpuni. Secara umum, sistem pengawasan lebih mengarah pada hal yang berbau administratif, dari pembatasan penyumbang dan jumlahnya, ...Partai Mesti Menempatkan Perempuan di Nomor Urut Satu
Partai didesak untuk menempatkan perempuan di nomor urut satu daftar calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan DPRD sekurang-kurangnya di 30 persen daerah pemilihan. Tindakan afirmasi ini perlu diatur untuk terus meningkatkan ...Lembaga Survei Wajib Daftar ke KPU
JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta meminta lembaga-lembaga survei menjelaskan hasil sigi mereka secara ilmiah dan obyektif. “Semua lembaga survei harus mendaftarkan diri ke KPU,” kata Ketua KPU Jakarta Sumarno, kemarin. ...Sistem Integritas Lokal
Perhelatan pemilihan kepala daerah tidak bisa dilepaskan dari konteks pembangunan daerah selama lima tahun ke depan. Pemilihan kepala daerah (pilkada) hanyalah fase awal dalam setiap suksesi. Ada waktu yang lebih panjang untuk ...
