Blog
Kompleksitas Masalah Daftar Pemilih di Pilkada Papua Barat
Permasalahan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Papua Barat semakin kompleks. Pasalnya, hingga saat ini, Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) yang berwenang untuk salah satunya melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap daftar pemilih, belum terbentuk di ...The Minimum Signatures Requirement for DPD Candidates Needs to be Reduced
In the new Election Law Bill submitted by the Government to the Parliament, there is no reduction on the minimum signatures that have to be collected by candidate as a requirement to ...Daftar Pemilih Pilkada Gorontalo: 11.000 Ganda dan 7.000 Tidak Dikenal
Daftar pemilih Pilkada Gorontalo masih bermasalah. Temuan yang didapat Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Gorontalo menunjukkan 11.000 pemilih ganda dan 7.000 lebih pemilih tidak dikenal. “Itu kami temukan pada saat melakukan pengawasan langsung ...Daftar Pemilih untuk Pilkada Banten Bermasalah
Terdapat tiga temuan yang dilaporkan oleh Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) kabupaten terkait masalah daftar pemilih di provinsi Banten. Temuan tersebut, pertama, masih ada beberapa orang yang belum didatangi oleh panitia pencatatan data ...30 Anggota Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu
Hari ini, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengumumkan tiga puluh anggota panitia khusus (pansus) yang akan membahas Rancangan Undang Undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu. 30 orang anggota pansus tersebut adalah sebagai berikut. Enam anggota berasal ...The Method to Avoid Oligarchy According to the Election Law Codification Secretariat
Internal oligarchy within political party will stub out the fairness principle for all members of the party. This condition is worsen by the fact that the election mechanism of the Parliament members ...Avoiding Monopoly to Reduce Single Candidacy
In the upcoming 2017 Local Elections, there are six electoral areas with only one candidate for voters to choose. Single candidacy, according to the Local Elections Law No.10/2016, is permissible. However, single ...Measuring the Fairness of Seats Allocation
The conversion process of votes into parliamentary seats has become a recurring debate in Indonesia. Many election activists insist the Government should implement a conversion system that can maximize representation proportionality so ...Limited Open-List Proportional System Does Not Resolve Election Problems
In the new Election Law Bill submitted by the Government early this October, it is stated that the election system that will be used in the upcoming legislative elections is limted open-list ...Menghindari Monopoli Dukungan Partai Agar Tak Ada Lagi Calon Tunggal
Pada pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2017, terdapat enam daerah bercalon tunggal. Hal tersebut memang diperbolehkan menurut Undang-undang (UU) Pilkada No.10 Tahun 2016, tetapi keadaan ini menunjukkan adanya dominasi kekuasaan. Oleh karena ...
