Blog
Ijtihad Meneguhkan Kemandirian Penyelenggara Pemilu
Kewajiban konsultasi yang mengikat dalam pembuatan peraturan menarik Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke jerat kepentingan politik Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah. KPU siap judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK). Segera setelah ...Ida Budhiati: Konsultasi Mengikat, KPU Pasti Ajukan Judicial Review ke MK
Pasal 9 huruf (a) Undang-undang Pilkada hasil revisi kedua mengatakan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyusun dan menetapkan peraturan KPU dan pedoman teknis untuk setiap tahapan pemilihan setelah berkonsultasi dengan ...Etika Penggunaan Dana dalam Pemilu
Bangsa kita telah menyepakati bahwa Demokrasi adalah pilihan terbaik bagi kita dalam menata kehidupan berbangsa. Salah satu dari unsur Demokrasi yang sangat penting adalah penyelenggaraan pemilihan secara berkala. Melalui pemilihan inilah masyarakat ...Fadli Ramadhanil: Mundur/Cuti Berdasar Ikatan Konstituen
Syarat mundur dewan jika mencalonkan di pilkada sudah disepakati mayoritas fraksi. Tapi masih kemungkinan berubah di Paripurna DPR dalam pengesahan hasil revisi undang-undang pilkada. Pasalnya, masih saja dikaitkan syarat mundur dewan dengan ...
