Blog
Yenny Soetjipto: Pastikan Dulu Pilkada Serentak Masuk APBNP 2016
Penyelenggaraan Pilkada 2017 akan mengulang kesalahan prinsipil yang sama dengan Pilkada 2015. Merujuk rancangan revisi undang-undang pilkada versi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), pembiayaan Pilkada 2017 kembali berdasar APBD. Hal ini pun kemungkinan ...Panama Papers dan Uang di Pusaran Politik
Panama Papers menguak kepemilikan perusahaan di negeri suaka pajak. 899 nama taipan Indonesia yang beberapa di antaranya berafiliasi dengan partai menguatkan tesis bahwa partai dikendalikan uang haram. Segelas air mineral diteguk Marcin ...Rambe Kamarul Zaman: Kalau Pilkada 2017 Pakai APBN, 269 Daerah 2015 akan “Teriakâ€
Hampir bisa dipastikan Pilakda 2017 tak bisa dibiayai APBN. Dalam rancangan revisi undang-undang pilkada dari Kementerian Dalam Negeri, pembiayaan Pilkada 2017 berasal dari APBD. Padahal keadaan keuangan daerah berbeda-beda, dan tak sedikit ...Sanksi Administratif Suap Politik Pilkada
Rencana DPR untuk merevisi Undang-Undang Pilkada merupakan sesuatu hal yang pantas. Sebab memang berdasarkan Pilkada serentak 2015 kemarin, Undang-Undang a quo yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan Pilkada tersebut, pada kenyataannya banyak mengalami ...Pipit Kartawidjaja: Daftar Terbuka Tak Cocok dengan Pemilu Serentak
Pengamat pemilu, Pipit Kartawidjaja merupakan satu dari sedikit orang Indonesia yang di fase awal Reformasi sudah berperhatian dengan sistem pemilu. Lelaki yang berdomisili Jerman ini masih memperhatikan pemilu Indonesia salah satunyanya dengan ...Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang Pemilu Versi Masyarakat Sipil
PEMILU 2019 merupakan pintu untuk memasuki babak baru pembangunan demokrasi di Indonesia. Inilah momentum politik menentukan: jika berhasil, maka kita akan lancar mengkonsolidasi demokrasi; sebaliknya, jika gagal atau tersendat, maka kita akan ...Masykurudin Hafidz: Menaikan Syarat Perseorangan juga Merugikan Partai
Dewan Perwakilan Rakyat berkeinginan menaikan syarat dukungan calon jalur perseorangan dalam revisi undang-undang pilkada. Angka perubahannya adalah dari 6,5-10% menjadi 10-15% berdasarkan daftar pemilih tetap. DPR beralasan, ingin mengembalikan besaran dukungan sebelum ...Fahri Hamzah dan Reformasi Kepemiluan
Fahri Hamzah, adalah seorang wakil ketua DPR RI asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Sepak terjangnya mampu menghadirkan keseimbangan pengaruh dalam pentas politik nasional. Tidak berlebihan jika memposisikan dirinya sebagai orang yang berkontribusi ...
