Blog
Kodifikasi UU Pemilu: Diapresiasi DPR, Diragukan Pemerintah
Kebutuhan Indonesia mempunyai satu naskah undang-undang kepemiluan semakin mendesak setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan pemilu serentak diselenggarakan di 2019. Urgensi satu naskah UU Pemilu tak hanya soal sinergitas ragam undang-undang kepemiluan dan kelestariannya ...Balik Arah Sistem Pemilu Ala Parpol
Salah satu materi yang dihasilkan dalam Munas ke-4 PKS adalah penawaran tentang kembalinya Pemilu kedepan menggunakan sistem proporsional tertutup. Menurut keyakinan PKS, sistem ini dapat menekan biaya politik, sehingga terwujud politik biaya ...Diah Setiawaty: Apps Chalenge Pilkada Serentak 2015 untuk Pendidikan Pemilih
Dalam rangka menyambut Pilkada Serentak 9 Desember 2015, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) akan menyelenggarakan lomba “Pilkada Serentak Apps Challenge Code for Vote ...Empat Pengaruh Petahana Kepala Daerah di Pilkada 2015
Infopilkada.kpu.go.id serta pemberitaan pilkada (hingga 19/10 2015) menginformasikan ada 278 petahana (inkumben/pejabat publik) kepala daerah yang mencalonkan lagi di Pilkada 2015. 150 berstatus sebagai kepala daerah, 128 sebagai wakil kepala daerah. Ada ...M. Ibnu “Beno†Novit Neang: APBDP Kota Tangsel untuk Politik Kuasa Petahana di Pilkada
Meningkatnya dana hibah sebagai usulan Pemerintah Kota Tangerang Selatan pada APBD Perubahan (APBDP) Tangsel 2015 dari Rp. 29,5 miliar menjadi Rp. 105,2 miliar (naik 256%) diduga untuk kepentingan politik kuasa petahana di ...Membatalkan Pencalonan Narapidana Bebas Bersyarat
Komisi Pemilihan Umum (KPU) di dua daerah menetapkan calon yang masih berstatus narapidana bebas bersyarat sebagai calon kepala daerah. KPU dan Bawaslu didesak segera membatalkan pencalonan tersebut. Dua calon yang masih berstatus ...Siapa Berhak Wakili Pemilih Opsi Tidak Setuju
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menawarkan opsi setuju dan tidak setuju dalam pemilihan kepala daerah bercalon tunggal memunculkan kebingungan baru. Siapa yang memiliki kedudukan hukum mewakili pemilih tidak setuju? Putusan MK No. ...
