Blog
HARUN HUSEIN | Mendekatkan Pemilu Melalui Jurnalistik
Sosok Harun Husein mengurangi paradoks pemilu yang dikonsepsikan sebagai prosedur pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat tapi jauh dari rakyat. Melalui media jurnalistik, Harun memberitakan, menyampaikan data, sekaligus menjelaskan pemilu untuk bisa ...Menyerentakan Pemilu, Memusatkan Anggaran Pilkada
Pembahasan anggaran pilkada serentak 2015 akan menjadi jelas jika kita juga tempatkan pilkada serentak menurut rekayasa kepemiluan. Desain keserentakan lebih tepat jika kita merujuk pada pengertian pemilu serentak (concurrent election). Pemilu serentak ...Jimly Asshiddiqie: PKPU Kewenangan KPU, Pemerintah dan DPR Tak Bisa Intervensi
Hasil rapat konsultasi antara Panitia Kerja Pilkada oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) disikapi dengan mempertahankan Peraturan KPU. Sikap KPU ini bertolak belakang dengan rekomendasi Panja Pilkada. KPU meminta agar dua kelompok dalam ...Revisi Undang-Undang Oleh DPR Tegaskan KPU Tak Bisa Diintervensi
Awal April lalu, definisi KPU tentang petahana (incumbent) dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dinilai telah melangkahi undang-undang. Hampir seluruh Anggota Panitia Kerja PKPU, yang di antaranya adalah Anggota Komisi II DPR ...Sejarah Mars Pemilu Tanpa “Pilkada”
Pemanfaatan lagu sebagai sarana penyampaian pesan atau iklan sudah tidak asing lagi. Beberapa jingle iklan yang ditayangkan setiap saat dapat begitu melekat dalam ingatan seseorang, dinyanyikan kembali oleh orang tersebut dan menjadi ...#19 Memastikan Anggaran, Memulai Pilkada Serentak
2015_05_03_10_58_52_newsletter-19-anggaran-pilkadaAkar Masalah dan Solusi Bantuan Partai
Menurut hasil penelitian Pekumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) tahun 2014, nilai bantuan keuangan partai politik dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBN/APBD) hanya berkisar 1,3 persen dari total kebutuhan ...Khoirunnisa Nur Agustyati: Prasyarat Proporsional Daftar Terbuka Tak Terpenuhi
Sistem pemilu proporsional daftar terbuka sudah diterapkan di tiga pemilu, 2004, 2009, dan 2014. 2004 diterapkan setengah terbuka, 2009 dan 2014 terbuka utuh. Semakin tingginya persentase pemilih dan suara sah menggambarkan semakin ...MENUJU PILKADA SERENTAK NASIONAL 2021: Substansi dan Strategi Perubahan UU No 1/2015
UU No 1/2015 menegaskan pilkada dilaksanakan secara demokratis dan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Ini adalah asas pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Dengan ...Dana Kampanye Pilkada
DANA KAMPANYE PILKADA PENGATURAN TEKNIS TENTANG SUMBANGAN, PENGELUARAN, DAN PELAPORAN BERDASARKAN UU NO 1/2015 JUNCTO UU NO 8/2015 UU No 1/2015 juncto UU No 8/2015 telah menetapkan batas maksimal sumbangan perseoranan Rp ...
