Blog
Evaluasi Penegakan Hukum Pemilu 2014
Isu penegakan hukum selalu saja kalah penting dibandingkan pembahasan persyaratan partai politik peserta pemilu, alokasi kursi, dan pembagian daerah pemilihan. Ini tentu menjadi masuk akal, karena tiga hal tersebut merupakan unsur yang ...Fidel Olin: Permendagri 44/2015 Tidak Memenuhi Kebutuhan Pilkada
Peraturan dalam negeri (Permendagri) dibutuhkan pemerintah daerah sebagai petunjuk teknis dasar penganggaran penyelanggaraan pilkada. Wajarnya, peraturan menteri dalam negeri mengikuti UU yang berlaku, sehingga item yang diatur harus didanai dalam UU diatur ...Dadu Anggaran Pilkada
Hingga detik ini anggaran pilkada serentak 2015 masih menggelinding liar. Persis seperti dadu yang dilempar seorang bandar judi. Dadu berputar sangat kencang, padahal sudah saatnya berhenti. Sebagaimana halnya anggaran pilkada, belum ada ...Mustaghfirin: Anggaran Pilkada Belum Ada, Tahapan Sudah Dimulai
Memasuki tahapan seleksi penerimaan panitia penyelengara pilkada, sejumlah Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten/kota belum ada kejelasan anggaran. Salah satunya KPU Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Penyusunan anggaran telah dilakukan satu setengah bulan lalu ...Andai Hello Kitty Ikut Pilkada
Membaca judul tulisan ini mungkin beberapa pembaca akan berpikir bahwa penulis sedang bercanda ketika membuat tulisan ini. Hello Kitty adalah tokoh kartun anak-anak berbentuk kucing putih yang merupakan produk Sanrio, Jepang. ...Veri Junaidi: Pembatasan Keluarga Petahana di Pilkada Tetap Konstitusional
Pembatasan konflik kepentingan dengan petahana dalam UU No.8/2015 digugat di Mahkamah Konstitusi (MK). Aturan yang membatasi hak keluarga petahana untuk mencalonkan diri sebagai gubernur, bupati, dan walikota dianggap telah melanggar hak perlakuan ...Yenny Soetjipto: Fiskal Daerah Terbatas, Pilkada Harus dari APBN
Pembiayaan pilkada melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ternyata menuai sejumlah masalah. Berdasarkan studi yang dilakukan Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas Fitra), pembiayaan pilkada bersumber APBD menjadi permasalahan ...Menata Ulang Sistem Bantuan Keuangan Partai
Besaran Rp. 108 per suara dari negara terhadap partai politik dinyatakan tidak lagi relevan di tengah tingginya belanja kebutuhan partai. Belanja partai sendiri terbagai kedalam dua kategori yakni belanja pengorganisasian seperti biaya ...
