Blog
Yenny Soetjipto: Keliling 30 Negara, KPU Boros dan Turunkan Kepercayaan Publik
Kunjungan semua Komisioner Komisi Pemilihan Umum dengan dalih evaluasi penyelenggaraan pemilu ke luar negeri menuai kontroversi. Pasalnya, hal itu mengagetkan kita di tengah hiruk pikuk pembahasan RUU Pilkada yang salah satunya didorong ...Erik Kurniawan: Efektivitas Pemerintahan Terpilih Ditentukan Koalisi dan Strong Leadership
Situs change.org menempatkan petisi “Tolak Revisi RUU MD3! Ajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi†sebagai petisi yang paling banyak ditandatangani. 75.919 tanda tangan (19/9) menilai (salah satu) masalah undang-undang ini adalah tak ...PENCOMOTAN PEREMPUAN UNTUK DAFTAR CALON
PENCOMOTAN PEREMPUAN UNTUK DAFTAR CALON: Rekrutmen Calon Anggota DPRD Kabupatan/Kota untuk Memenuhi Kuota 30% Perempuan Dalam Pemilu 2014 PENULIS: LIA WULANDARI, KHOIRUNNISA AGUSTYATI, DKKMenetapkan Arena Perebutan Kursi DPRD
PENULIS: KHOIRUNNISA AGUSTYATI, LIA WULANDARI, DKK Cetakan I: 2014Menilai Urgensi RUU Pilkada
Baru-baru ini, pemberitaan media hangat membicarakan draft Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) yang dalam tahap pembahasan oleh DPR RI. Dalam naskah akademik yang dipublikasikan, setidaknya ada dua hal utama yang ...Sulastio: Dewan Semaunya Saja Ubah ke Pilkada Tak Langsung
Satu lagi fraksi partai di Dewan Permusyawaratan Rakyat (DPR) mendukung pemilihan kepala daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Hanya tinggal PDIP, Hanura, dan PKB yang mempertahankan pemilihan kepala daerah dipilih langsung ...Mempertahankan Pilkada Langsung
Pengalaman di Indonesia selama ini menunjukkan setidaknya terdapat lima model pengisian jabatan kepala daerah. Kelimanya terkait dengan strata regulasi beserta konteks aspirasi daerah dan sejarah. Model pertama, kepala daerah dipilih secara tidak ...Sri Budi Eko Wardani: Tak Ada Alasan Kuat Mencabut Pilkada Langsung
Efisiensi anggaran, efisiensi sosial, efektivias pemerintahan menjadi salah satu landasan lima dari enam fraksi di Dewan Permusyawaratan Rakyat (DPR) mengubah mekanisme pemilihan kepala daerah. DPR mengusulkan kepala daerah kembali dipilih Dewan Perwakilan ...Abdullah Dahlan: Dipilih DPRD, Kepala Daerah Potensial Tersandera Kepentingan Partai
Lima dari enam fraksi di DPR berubah sikap soal mekanisme pemilihan kepala daerah. Mereka mengusulkan kepala daerah kembali dipilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Efisiensi anggaran, efisiensi sosial, dan minimalisasi korupsi jadi ...Pilkada oleh DPRD, Langkah Mundur Demokrasi
Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali mencuatkan gagasan pemilihan kepala daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Mekanisme pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati ...
