Blog
Efektivitas Pemerintahan Terpilih
Sejak awal, salah satu mandat undang-undang pemilu legislatif adalah mendorong efektifitas kerja parlemen. Penyederhanaan partai atau menciptakan sistem multipartai sederhana menjadi bentuk mandat itu. Sebagai produk dari pemilu, proyeksi kelembagaan sistem kepartaian ...Abdul Hakam Naja: Pilkada Diharapkan Bisa Mendorong Partisipasi Rakyat Secara Luas
Rancangan undang-undang pilkada merupakan bakal kebijakan penting yang menentukan efektifitas pemerintahan. Efektivitas ini tak hanya terkait untuk pemerintahan daerah melainkan juga pemerintahan nasional. Efektivitas kerja eksekutif daerah melalui pemilihan langsung diharapkan ditambah ...Palestina, Pemilu, dan Kudeta
Palestina hingga kini masih mengalami apa yang disebut demokrasi sebagai kebiadaban: perang. Merupakan pemahaman umum, saat suatu negara ikut dalam hubungan internasional berarti saat itu demokrasi menjadi prasyarat. Maka pergantian pemerintahan dari, ...Yuda Irlang: Revisi UU MD3 Bukti Dominasi Laki-Laki Elite Partai
Disahkannya Undang-Undang No. 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dinilai merupakan kemunduran demokrasi. Salah satunya mengenai keterwakilan perempuan di DPR. Hasil afirmasi perempuan di Pemilu 2009 untuk menambah jumlah ...Pemilu di Republik Twitter
“Enggak semua yang ditulis di Twitter itu sama, kan, sama aslinya?†Nama Pengusaha Arif Cahyadi tak pernah dikenal oleh publik sampai kemudian sebuah akun media sosial memaparkan citra baik tentang dirinya. Pencitraan ...Maheswara Prabandono: Hak Konstitusional Warga Memilih Harus Diutamakan
Daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb) di Pemilu 2014 menjadi pembahasan dalam Sidang Perselisihan Hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK). Dinilai sebagai masalah karena penerapan DPKTb ada yang tak sesuai dengan dasar hukum ...Tantangan Demokrasi Bernama “Noken”
Demokrasi lahir dari kesadaran kolektif personal yang mengalami dominasi komunal, baik atas nama Tuhan (teokrasi) atau Raja (monarki). Demokrasi secara kausal dan aktual mengupayakan kesetaraan antarindividu dan terus menghilangkan dominasi, termasuk dari ...M. Afifuddin: Masalah DPKTb, Struktur Penyelenggara Harus Diminta Pertanggungjawabannya
Menyimak sidang perselihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2014 di Mahkamah Konstitusi (MK) kita disuguhkan persoalan daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb). Daftar nama yang menampung warga berhak pilih di luar ...Mimah Susanti: 5.802 TPS di Jakarta untuk Pengecekan, Bukan Pemilihan Ulang
Permohonan sengketa hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2014 yang diajukan calon presiden dan wakil presiden, Prabowo-Hatta menyertakan penyelenggarakan pencoblosan di DKI Jakarta sebagai salah satu dasar permohonan. Rekomendasi yang diberikan ...
