Berita
Kaka Suminta: Mahar Politik Bukti Partai Politik Defisi Uang Defisit Anggota
Mahar politik dinilai sebagai puncak gunung es permasalahan demokrasi di Indonesia. Fenomena ini menandakan bahwa partai politik mengalami defisit uang dan defisit ...Mahar Politik di Pilkada Dapat Ditindak dengan Pasal 47 UU Pilkada
Anggapan mahar politik tak dapat ditindak oleh Undang-Undang (UU) Pemilu dan UU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tak selalu benar. Ketua Konstitusi dan ...KPU Akan Tetap Lakukan Verifikasi dengan Dua Metode
Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Pramono Ubaid, menyatakan bahwa KPU akan melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Verifikasi diberlakukan kepada semua partai ...Empat Mantan Komisioner KPU Minta KPU Tetap Lakukan Verifikasi Faktual
Empat mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hadar Nafis Gumay, Juri Ardiantoro, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, dan Sigit Pamungkas mendorong KPU agar melaksanakan ...Mahar Politik, Refleksi Buruknya Sistem Kaderisasi Partai
Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Sunanto, mengatakan bahwa maraknya kasus mahar politik merefleksikan buruknya sistem rekrutmen dan kaderisasi partai ...Perludem: KPU Harus Patuhi Putusan MK Laksanakan Verifikasi Faktual
Perkumpulan untuk Pemillu dan Demokrasi (Perludem) mengeluarkan pernyataan sikap terkait kesimpulan rapat kerja antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Pemerintah, dan penyelenggara pemilu ...Mesti Ada Cantolan Hukum untuk Tindak Tuntas Mahar Politik di Pilkada
Isu mahar politik kembali hangat diperbincangkan setelah munculnya laporan La Nyalla Mattalitti, mantan Ketua Umum Persatuan Sepak bola Seluruh Indonesia (PSSI), bahwa ...Bawaslu Didesak Beri Sanksi Berat Partai Pelaku Mahar Politik
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) didesak untuk mengusut tuntas dugaan permintaan mahar politik oleh partai pada bakal calon kepala daerah. Undang-undang Pilkada telah ...Mahar Politik Buka Peluang Korupsi Kepala Daerah Makin Marak
Transaksi jual beli tiket pencalonan kepala daerah oleh partai yang kerap disebut mahar politik dinilai akan memicu peningkatan korupsi oleh kepala daerah ...Dua Opsi Tawaran KPU yang Ditolak DPR
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI memutuskan untuk melaksanakan Putusan MK No.53/PUU-XV/2017 tentang pemberlakuan verifikasi kepada seluruh partai politik calon peserta pemilu 2019. ...
