Berita
ICW Ungkap Potensi Pemborosan 2 Triliun dari Tunjangan Perumahan DPR
Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap potensi pemborosan anggaran negara terkait pemberian tunjangan perumahan bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2024-2029. Berdasarkan ...Mahasiswa Kawal Pilkada: Membangun Partisipasi Generasi Muda dalam Demokrasi
Berkembangnya dinamika demokrasi di Indonesia, anak muda memainkan peran penting dalam menentukan masa depan bangsa melalui partisipasi pemilu. Generasi muda tidak hanya ...ICW: 61% Anggota DPR 2024-2029 Berafiliasi dengan Bisnis, Picu Risiko Korupsi Politik
Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat sedikitnya terdapat 354 individu dari total 580 anggota DPR periode 2024-2029 memiliki latar belakang atau berafiliasi dengan ...Masyarakat Sipil Bisa Kawal Pemilu Lewat Uji Materi di MK
Pakar Hukum Pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini mengatakan, masyarakat sipil dapat mengawal pemilu maupun pilkada melalui uji materi untuk ...Petahana Tidak Boleh Memanfaatkan Birokrasi untuk Pilkada
Para calon petahana yang melakukan mutasi jabatan aparatur sipil negara (ASN) jelang berlangsungnya Pilkada seharusnya bisa didiskualifikasi. Dosen Hukum Universitas Indonesia, Titi ...Perludem Usulkan Pemilu Nasional dan Daerah Dipisah
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) meminta penataan terkait jadwal pemilu tingkat nasional dan daerah kepada Mahkamah Konstitusi (MK) melalui pengujian materi ...Lonjakan Hoaks Memperkeruh Disinformasi Pemilu
Sepanjang tahun 2023 Litbang Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo) menemukan 2330 hoaks dengan hoaks politik sebanyak 1292. Angka tersebut juga mengalami peningkatan dari ...Pentingnya Pengaturan Kampanye Medsos untuk Pilkada 2024
Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Annisa Alfath, menekankan pentingnya langkah strategis yang harus dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengelola ...Tantangan Pengawasan dan Perlindungan Hak Digital
Sementara itu mengenai kampanye di media sosial, Tenaga Ahli Bawaslu, Iji Jaelani mengatakan, pengawasan kampanye media sosial di pilkada masih kurang terakomodasi. ...Ancaman Eksploitasi Data Pribadi Menguat Jelang Pilkada 2024
Gangguan terhadap hak-hak digital diperkirakan akan semakin massif menjelang Pilkada 2024, terlebih saat memasuki masa kampanye. Ekspolitasi data pribadi untuk keperluan kampanye ...
