Berita
Tiga Wewenang Baru Bawaslu Dinilai Modal bagi Pengawasan Pemilu ke Depan
Undang-Undang (UU) No.7/2017 memformulasikan aturan dan kewenangan baru untuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Satu, mempermanenkan panitia pengawas (panwas) kabupaten/kota menjadi Bawaslu kabupaten/kota. ...Anggota Bawaslu di 25 Provinsi Telah Dilatik
75 anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di 25 provinsi dilantik pada hari ini (20/9) di Hotel Crown, Jakarta Selatan. Pelantikan dihadiri oleh ...Tanpa Kehadiran Tersangka, Perkara Pidana Pemilu Dapat Diproses
Pasal 480 Undang-Undang (UU) No.7/2017 menyebutkan bahwa penyidik Kepolisian menyampaikan hasil penyidikannya disertai berkas perkara kepada penuntut umum paling lama 14 hari ...Kini Panwascam Dapat Meneruskan Laporan Tindak Pidana Pemilu ke Kepolisian
Di Undang-Undang (UU) No.7/2017 tercantum aturan baru bahwa lembaga paling bawah yang bisa meneruskan laporan tindak pidana pemilu ke Kepolisian adalah Panitia ...Seleksi Penyelenggara Pemilu Perlu Adil Gender
Akademisi Ilmu Politik Universitas Indonesia, Sri Budi Eko Wardani, memberikan catatan terkait seleksi penyelenggara pemilu. Perempuan yang akrab disapa Dani ini menilai ...Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Bisa Ditangani oleh Empat Pihak
Berbeda dari sebelumnya, kini, berdasarkan draft Pedoman Peracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pelanggaran kode etik penyelenggara ...Aturan Baru Soal Sanksi Etik dari DKPP
Terdapat pengaturan baru mengenai sanksi yang diberikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di dalam draft Peraturan DKPP yang dikonsultasikan kepada Dewan ...DPR Ketuk Palu, Penyelenggara Pemilu Tak Boleh Terima Honor dari Peserta Pemilu
Pada rapat dengar pendapat (RDP) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah, disepakati bahwa penyelenggara pemilu tak ...Prinsip Efisiensi Dipertanyakan, DKPP: Tetap Perlu Ada di Peraturan DKPP
Prinsip efisiensi penyelenggaraan pemilu di dalam draft Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dipertanyakan. Wewenang untuk mengurusi masalah efisiensi penyelenggaraan pemilu dinilai ...Integritas Jadi Prinsip Utama di Peraturan DKPP
Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Ida Budhiati, menyebutkan bahwa DKPP menambahkan dua prinsip di dalam draft Peraturan DKPP, yakni prinsip kepentingan ...
