Berita
Pramono Ubaid: Pasal 195 ayat (2) UU 7/2017 Suatu Kemunduran
Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Pramono Ubaid, mengatakan bahwa wewenang yang diberikan Undang-Undang (UU) kepada KPU membuat KPU tak dapat berbuat ...Ini Besaran NPHD di 16 Provinsi yang Melaksanakan Pilgub 2018
Enam belas Pemerintah Daerah (Pemda) telah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) provinsi untuk penyelenggaraan Pemilihan Gubernur ...NPHD Pilgub Jawa Barat 2018 Capai 1,164 Triliun Rupiah
16 dari 17 Pemerintah Provinsi yang akan menyelenggarakan Pemilihan Gubernur (Pilgub) pada 2018 telah menyetujui Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan Komisi ...KPPI Beri Penghargaan kepada Sebelas Tokoh Perempuan Politik Indonesia
Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) memberikan penghargaan kepada sebelas tokoh perempuan politik yang berasal dari sebelas partai politik. Penghargaan diberikan sebagai apresiasi ...KPPI Siapkan Perempuan Caleg Hadapi Pemilu 2019
Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) menyatakan siap menghadapi Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019. Sejak awal 2017, KPPI telah melaksanakan enam puluh kegiatan sebagai ...Sepuluh Permohonan di MK Menggugat UU Pemilu
Per Kamis (7/9) telah ada sepuluh permohonan uji materi yang menggugat beberapa pasal di dalam Undang-Undang (UU) Pemilu No.7/2017 ke Mahkamah Konstitusi ...PSI Jabarkan Data Perubahan Persyaratan 2014 dan 2019 yang Harus Dipenuhi Partai
Pasal 173 Undang-Undang (UU) No.7/2017 digugat oleh empat partai baru, yakni Partai Islam Damai Aman (Idaman) Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Pengusaha ...Ketua DPR Aceh Gugat Dua Pasal di UU Pemilu ke MK
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh, Tgk.H. Muharuddin, melakukan uji materi atas Pasal 557 dan 571 huruf (d) Undang-Undang (UU) No.7/2017 yang ...Hadar Nafis Gumay: Kepastian atas Pasal 222 UU No.7/2017 Diharapkan
Pemohon uji materi Pasal 222 Undang-Undang (UU) No.7/2017, Hadar Nafis Gumay, meminta Mahkamah Konstitusi (MK) untuk segera memproses dan menyidangkan permohonan agar ...Tak Hanya Diskriminatif, Tafsir Pasal 173 Juga Dinilai Salah
Empat partai baru, yakni Partai Idaman, Partai Indonesia Raya (Perindo), Partai Pengusaha dan Pekerja, dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) telah mengajukan uji ...
