Berita
Perludem Gugat Pasal 222 UU No. 7/2017 ke MK
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), bersama Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif dan perseorangan Hadar Nafis Gumay menyerahkan berkas perkara judicial riview ...KPU Jawa Tengah Telah Laksanakan Empat Program Sosialisasi Pilkada 2018
Menjelang dimulainya tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Tengah 2018, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Tengah telah melaksanakan dua program sosialisasi. Program ...Tahapan Pilkada Serentak 2018 Dimulai Oktober, 16 Daerah Belum Setujui NPHD
Tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018 akan dimulai pada Oktober 2017. Namun, per 5 September, masih ada 16 dari 171 daerah ...Asas Kepentingan Umum Tak Dimasukkan di UU No.7/2017, Ini Kata KPU
Di dalam Undang-Undang (UU) No.7/2017, asas kepentingan umum tak menjadi salah satu asas penyelenggaraan pemilu seperti di UU No.15/2011. Tak adanya asas ...KPU Masukkan Dua Informasi Tambahan di Form C6 untuk Pilkada Serentak 2018
Untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengeluarkan kebijakan baru terkait formulir C6, yakni menambahkan dua informasi penting ...Muhammad Afiffudin: Beri Kami Akses Awasi Dana Kampanye
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meminta akses untuk mengawasi laporan dana kampanye peserta pemilu. Salah satunya yakni dengan memperoleh salinan laporan dana kampanye ...Bawaslu: Tak Semua Laporan Pelanggaran Dapat Ditindaklanjut Secara Tuntas
Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Muhammad Afiffudin, mengungkapkan permasalahan penindakan pelanggaran yang ditemukan oleh masyarakat. Katanya, kebanyakan masyarakat menyerahkan informasi atau ...Tidak Memasukkan Data Partai di Sipol, Partai Tak Dapat Jadi Peserta Pemilu
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman, mengatakan bahwa semua partai, termasuk partai yang tidak perlu diverifikasi faktual, harus memasukkan data partai ...Kepala Pemerintahan Yogyakarta Kini Bisa Perempuan
Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan perkara No.88/PUU-XIV/2016 atas Pasal 18 Ayat (1) huruf m Undang-Undang No. 13/2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. ...DPR: Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik Pakai Metode Sensus, Bukan Sampel
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman, menjelaskan bahwa verifikasi keanggotaan partai politik dilakukan dengan sistem sensus dan sampel. Jika partai politik ...
