Berita
DPR Setujui Dua Opsi Untuk Percepat Proses Pungut Hitung di Pemilu 2019
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) memformulasikan pengaturan di Peraturan KPU (PKPU) Pemungutan dan Penghitungan Suara agar proses ...Pungut Hitung Suara Pemilu 2019 Diperkirakan Selesai Pukul Tiga Pagi
Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Pramono Ubaid, menjelaskan perkiraan durasi pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pemilu ...Verifikasi Partai Peserta Pemilu 2014 Disebut Dagelan, MK Minta Bukti Data
Partai Islam Damai Aman (Idaman) menguji materi Pasal 173 ayat (1) dan (3) Undang-undang Pemilu yang mengatur verifikasi partai politik peserta pemilu. ...Rufinus Hutauruk: Definisi TSM di UU No.10/2016 Aneh
Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Rufinus Hutauruk, menyebut definisi terstruktur, sistematis, dan ...MK Gelar Sidang Perdana Uji Materi UU Pemilu
Mahkamah Konstitusi (MK) dijadwalkan menggelar sidang perdana uji materi Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pada hari ini (24/8). Sidang dengan ...Aturan Tata Cara Pembentukan Pengawas Pemilu di Masa Transisi Dinanti
Proses rekrutmen pengawas pemilu di tingkat kabupaten/kota dan provinsi yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI dipertanyakan. Bawaslu lebih memilih segera ...Akun Penyebar Berita Hoax di Pilkada 2018 Akan Dilaporkan ke Kepolisian
Menghadapi Pilkada Serentak 2018, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan menindak kampanye hitam dalam bentuk penyebaran berita hoax di media sosial. Masyarakat atau ...Bawaslu Diberi Tugas Cek Keaslian KTP Elektronik
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memberi tugas baru bagi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Tugas baru itu adalah mengecek keaslian kartu tanda penduduk (KTP) ...Kampanye Pilkada di Luar Wilayah Pemilihan Dilarang
Di Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tentang Pengawasan Kampanye Pilkada 2018, pasangan calon (paslon) dan tim kampanye dilarang melakukan kegiatan kampanye di ...Surat Keterangan Pengganti KTP Elektronik Masih Akan Digunakan di Pilkada Serentak 2018
Pada Pilkada 2018 Serentak, surat keterangan (suket) pengganti Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik atau e-KTP masih dapat digunakan. Pasalnya, berdasarkan Undang-Undang (UU) ...
